Pembatalan Ini Mengecewakan, G20 Finance Track Pindah dari Bali ke Jakarta

Menurut dia, alasan yang dikemukakan oleh pemerintah pusat yakni karena meningkatnya penyebaran Covid-19 varian baru yakni Omicron yang semakin tinggi baik di tingkat global maupun nasional terkesan tidak masuk akal.

Pasalnya, Bali sendiri menurutnya hingga saat ini belum ditemukan satu pun kasus positif varian Omicron.

Selain itu, tingkat penyebaran Covid-19 di Bali, menurutnya, saat ini sudah semakin landai dan terkendali dengan adanya penerapan protokol kesehatan (prokes) yang lengkap.

Bahkan, dikutip dari website https://covid19.go.id/peta-risiko per Rabu (19/1) Satgas Nasional merilis, terdapat 1 (satu) kabupaten di Bali dalam zona hijau atau tidak ada kasus yaitu Kabupaten Klungkung.

Sebelumnya lebih dari 4 bulan (sejak Oktober 2021) semua kabupaten/kota di Bali ada pada zona kuning atau risiko rendah.

Di sisi lain, tingkat vaksinasi masyarakat Bali juga masuk dalam posisi tertinggi di Indonesia dengan di atas 100 persen.

Sementara saat ini Pemprov tengah menggencarkan pelaksanaan vaksinasi booster dosis ketiga kepada masyarakat.

Apalagi, pemerintah pusat sebelumnya sudah menggencarkan program Work From Bali.

“Kalau parameternya adalah Omicron, Bali justru lebih landai lagi, dan kalau misalnya adalah yang hanya Indonesia saja karena yang luar tidak banyak datang, ini sebenarnya tidak linier dengan work from Bali-nya. Jadi kita berharap dilaksanakan di Bali,” ujar Cok Ace.

Menurutnya, jika kegiatan tersebut tetap dilaksanakan di Bali, pihaknya optimistis justru banyak delegasi yang siap datang untuk hadir secara langsung.

Ini menurutnya sebagai bagian dari membantu perputaran roda perekonomian dan pariwisata Pulau Dewata.

“Kalau di Bali direncanakan, itu peserta luar negerinya datang, sekarang yang di Jakarta, saya baru dapat informasi di BI, itu karena peserta-peserta luar tidak datang, karena hybrid,” ungkap dia.

Ia mengakui pemerintah pusat memiliki alasan dan pertimbangan lain terkait hal tersebut.

Namun, pihaknya juga akan bersurat ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan kembali event tersebut bisa dilaksanakan di Bali.

Pemprov Bali lanjutnya tidak ingin membuat kecewa para pelaku pariwisata Bali.