Berita Bali

Krama Subak di Klungkung Keluhkan Dana BKK Dipotong, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali Bilang Begini

Hasil dari kami menyerap aspirasi, terdapat subak berharap agar diperhatikan lebih. Khususnya dana BKK subak supaya tidak dipotong,” jelasnya, Minggu

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Ragil Armando
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Ketut Juliarta 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejumlah petani dan krama subak di kawasan Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung mengeluhkan adanya pemotongan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk subak.

Hal ini disampaikan oleh para petani tersebut kepada Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Ketut Juliarta saat serap aspirasi di masa reses masa persidangan awal tahun 2022 beberapa waktu lalu.

Kegiatan reses DPRD Bali sendiri digelar pada akhir Januari 2022 hingga awal bulan Februari 2022 lalu.

“Hasil dari kami menyerap aspirasi, terdapat subak berharap agar diperhatikan lebih. Khususnya dana BKK subak supaya tidak dipotong,” jelasnya, Minggu 6 Februari 2022.

Baca juga: Gunakan Pupuk Green Parwata, Ketua DPRD Badung Turut Serta Dalam Panen Padi di Subak Ayunan 

KeJu sapaan akrabnya juga menyebut bahwa para karama subak tersebut mengaku dengan adanya pemotongan dana BKK subak membuat mereka kesulitan melakukan berbagai kegiatan subak.

Salah satunya, untuk pelaksanaan upacara adat seperti piodalan maupun kegiatan lainnya.

“Selain untuk nyanggra (melaksanakan ) piodalan, kan ada juga kegiatan lainnya. Kalau dipotong sangat berat dirasa krama subak,” imbuh dia.

Bahkan, ia diminta oleh para krama subak tersebut untuk menyuarakan aspirasi hal tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Sehingga perhatian pemerintah kepada subak dapat dirasakan oleh krama subak yang ada.

Terlebih hal ini sebagai mempertahankan lahan produktif supaya tidak beralih fungsi.

“Mereka berharap agar anggaran BKK untuk subak tidak ada pemotongan lagi.

Saya selaku wakil rakyat tentu lebih memperhatikan keberadaan subak. Terlebih sebagai ujung tombak pergerakan ekonomi di masyarakat. Sebab petani itu ujung tombak ekonomi kerakyatan,” tegas Juliarta. 

Menyikapi hal itu, dia pun bertekad akan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Bali.

Khususnya yang memiliki kewenangan dalam permasalahan tersebut.

Baca juga: Areal Subak Tibu Beleng di Jembrana Dijadikan Pilot Project Pengembangan Kawasan Korporasi Petani  

“Ini kan aspirasi yang berasal dari masyarakat. Tentu kami akan sampaikan kepada pemerintah supaya subak-subak yang ada diberikan perhatian lebih,” tandasnya. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved