Berita Badung

DPRD Badung Semprot Eksekutif Lantaran Pokir Tak Kunjung Cair, Minta Tahun 2023 Besarannya Rp 2 M

Anom Gumanti  mengatakan jika memang tidak ada anggaran, pihaknya minta beritahu dan dijelaskan.

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Dewan Badung bersama eksekutif yang saat menggelar rapat di Gedung Dewan pada Rabu, 6 April 2022. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menganggap pencairan dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan ribet.

Karena ribetnya, ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti bahkan sampai menyemprot pihak eksekutif saat rapat Dewan bersama eksekutif yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata didampingi Wakit Ketua II Made Sunarta pada Rabu 6 April 2022.

Anom Gumanti  mengatakan jika memang tidak ada anggaran, pihaknya minta beritahu dan dijelaskan.

Pasalnya dana pokir tersebut juga untuk kepentingan masyarakat.

Baca juga: Banyak LPD di Badung Bermasalah, Kadisbud Sebut Ada Indikasi Keluar dari SOP

"Padahal untuk ketemu dengan masyarakat waktunya sangat terbatas. Ujung-ujungnya ditolak atau tidak keluar, tidak keluar, tidak keluar. Mohon maaf, tolong teman-teman eksekutif bantu kami di Dewan. Sehingga kami juga menjalankan tugas tanpa beban moral besar ke masyarakat. Kalau memang tidak ada anggaran tolong dijelaskan," katanya.

Politisi asal Kuta ini juga mengeluhkan, seringnya ada infomasi yang kurang jelas dari eksekutif dalam proses pengurusan pokir ini.

"Ini uang rakyat, bukan hanya kuasa eksekutif. DPRD juga punya kuasa untuk memberi ke masyarakat. Kasi kami informasi yang benar sesuai mekanisme," tegasnya.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata juga mengatakan hal yang sama.

Menurutnya hak Dewan dilindungi undang-undang berbeda dengan eksekutif. Termasuk pengusulan perencanaan daerah yang masuk dalam pokir.

"Eksekutif tidak boleh mengubah undang-undang, ini tertinggi diatur bagaimana cara mengusulkan program.

Dalam PP 12 tahun 2017 jelas mekanisme pokir itu tidak bisa dipotong-potong. Karena pemerintahan bersama harus ada kesepakatan bersama," ucapnya.

Kemudian terkait reses Politisi Asal Dalung Kuta Utara itu juga  menolak diberikan SK ataupun SE dari Bupati ataupun Sekda.

Sebab Dewan sudah memiliki payung hukum yang jelas yakni UU 23 dan PP 12 tahun 2017 tentang sistem reses Dewan dan tata tertib Dewan.

"Jangan kami diatur disitu. Dalam rapat ini kami menolak edaran yang diberikan soal reses.

Baca juga: Tipikor Geledah Rumah 2 Tersangka, Kumpulkan Banyak Bukti Kasus LPD Gulingan Badung

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved