Isu Tarif VoA Naik 3 Kali Lipat, DPRD Bali Minta Pemerintah Lebih Sigap Lawan Hoax

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR– Adanya isu kenaikan tarif Visa on Arrival (VoA) ditanggapi serius DPRD Bali.

Ketua Komisi II DPRD Bali, Ida Gde Komang Kresna Budi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali lebih cepat tanggap dalam menanggapi isu tersebut.

Pun begitu, ia tetap mengapresiasi langkah Gubernur Bali, Wayan Koster yang langsung melakukan koordinasi dengan Kemenkumham terkait isu tersebut.

“Kalau ada berita (tarif VoA,red) yang tidak benar, bagaimana nanti pemprov mengatasi.

Sementara bagian itu yang berwenang adalah Kemenkumham.

Baca juga: Gubernur Bali Koordinasi dengan Menkumham, Terkait Kabar Tarif VoA Naik 3 Kali Lipat

Jadi klasifikasinya lebih bagus dari kementerian yang berwenang menyampaikan dibarengi dengan Dinas Kominfo,” paparnya, Senin 18 April 2022.

Menurutnya, informasi yang beredar tersbut justru sangat berpengaruh kepada masyarakat, khususnya pelaku pariwisata Bali.

Bahkan, ia mensinyalir bahwa beredarnya hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ingin merusak pemulihan ekonomi Bali.

Sebab dengan menyebar isu itu, pelaku pariwisata di Bali akan terjadi kekisruhan.

Sehingga untuk kedepannya pemerintah provinsi diminta lebih tanggap dalam mengatasi  jika ada informasi bohong beredar di masyarakat.

Khususnya peran dari Dinas Kominfo dalam menangkal informasi bohong tersebut.

Politisi Partai Golkar asal Buleleng ini juga menambahkan pemprov harus datang untuk meluruskan.

Salah satunya dengan Dinas Kominfo tersebut supaya kebimbangan di masyarakat dapat terjawab.

“Supaya lebih banyak adanya informasi dari Kominfo memberikan berita yang sebenarnya . Karena masyarakat perlu berita yang benar,” tegas Kresna Budi.