Berita Badung

Pariwisata Dibuka Kasus Perselisihan Pekerja dan Perusahaan di Badung Malah Meningkat

Pariwisata Dibuka Kasus Perselisihan Pekerja dan Perusahaan di Badung Malah Meningkat

ist
Kepala Disperinaker Badung IB Oka Dirga 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Meski pariwisata di Bali sudah dibuka, namun perselisihan antara perusahaan dan karyawan di Badung masih banyak terjadi.

Bahkan perharinya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ( Disperinaker) Kabupaten Badung mencatat setiap hari ada 3 karyawan yang melaporkan perselisihan.

Kepala Disperinaker Badung'> Disperinaker Badung IB Oka Dirga mengakui mengakui dibukanya sektor pariwisata secara bertahap saat ini mestinya bisa kembali menyerap para pekerja ke dunia kerja. Hanya saja kenyataannya malah berbeda.

"Jadi sekarang kasusnya justru berbeda. Malah yang terjadi dilapangan banyak perselisihan," jelasnya Oka Dirga Senin 18 April 2022.

Baca juga: PEMAIN MANCHESTER UNITED Bruno Fernandes Alami Kecelakaan Lalulintas, Mobilnya Ringsek

Baca juga: Isu Tarif VoA Naik 3 Kali Lipat, DPRD Bali Minta Pemerintah Lebih Sigap Lawan Hoax

Baca juga: PTM Provinsi Bali Belum Pasti Berlanjut, Kadis Dikpora Tegaskan Ini

Pejabat asal Desa Taman, Abiansemal ini mengaku cukup membuat “puyeng” Disperinaker karena maraknya kasus perselisihan. Oka Dirga menyebut kasus perselisihan antara pekerja dan perusahaan marak pasca dibukanya ‘keran’ pariwisata secara bertahap oleh pemerintah.

"Untuk data kami belum bisa sampaikan. Tapi, kasus perselisihan mulai meningkat. Justru kemarin di pandemi tidak ada, yang banyak (perselisihan) sekarang. Satu hari bisa tiga sampai empat laporan perselisihan. Tenaga mediator kami sering lembur menangani ini,” kata Oka Dirga.

Selain menerima laporan resmi, Disperinaker juga mengaku menerima banyak sekali informasi perselisihan yang belum dilaporkan.

"Secara defakto banyak yang tidak melapor. Tapi, kami tetap melakukan pembinaan-pembinaan," ujarnya.

Secara aturan, Oka Dirga mengaku perselisihan antara perusahaan dan pekerja ini wajib diselesaikan secara bipartite. Kemudian, bila tidak ada titik temu baru diselesaikan secara tripartite dengan melibatkan pemerintah.

"Mekanisme perselisihan ini wajib diselesaikan secara bipartite dulu, kemudian ketika tidak menemukan titik temu lapor ke kita, kita catat baru kita punya kewenangan melakukan mediasi," katanya sembari menambahkan perselisihan yang paling banyak mencuat adalah permasalahan PHK dan penututan hak-hak pekerja.

Ditanya mengenai berapa rata-rata kasus perselisihan, pihaknya mengaku puluhan. Hanya saja dalam sehari bisa mencapai 2 sampai 3 laporan yang diterimanya.

"Kurang lebih ada 2 sampai 3 laporan yang kami terima. Tapi ini yang kami terima, dan akan kami lakukan mediasi. Pada intinya jika tidak dilaporkan, kami tidak bisa melakukan mediasi," imbuhnya.

Pihaknya mengaku, permasalahan tersebut, kemungkinan muncul karena perusahan semula bertahan. Namun saat ini baru mengalami penurunan.

"Tapi masalah-masalah ini kami ingin pelajari dulu. Namun kami sangat berharap agar tidak ada di PHK lagi. Termasuk demo-demo itu," imbuhnya. (*)

BERITA LAINNYA

Sumber: Tribun Bali
  • Berita Terkait :#Berita Badung
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved