Anggota DPR Asal Bali Minta Mafia Minyak Goreng Diselidiki, Jokowi: Usut Tuntas

Padahal, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berusaha membantu kesulitan masyarakat.

Tetapi, justru dengan adanya mafia-mafia minyak goreng ini malah membuat masyarakat semakin susah dan menjadi korban.

"Jadi ada 3 pengeluaran, pertama subsidi dari dana TDKS, terus pengeluaran untuk KK miskin lewat BLT, tetapi konsumen tetap membeli minyak tidak secara HET Rp 14 ribu, bahkan ada yang 19 ribu, 20 ribu, bahkan 24 ribu. Coba hitung, banyak rakyat jadi korban," tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR RI asal Bali, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer menyebutkan, jika kebijakan pemerintah tersebut berjalan baik, maka persoalan mengenai minyak goreng tersebut mampu berjalan dengan sebagaimana mestinya.

"Sebenarnya segala teori itu berjalan mulus di bawah, pasti tidak ada masalah di minyak goreng. Maka sistem, kebijakan yang dibuat seringkali ada hambatan di bawah karena hal-hal demikian, penyimpangan-penyimpangan, tapi saya tidak mau mendahului pengadilan," ucapnya.

Sehingga, dengan adanya pengungkapan oleh Kejagung, pihaknya berharap permasalahan karut-marut minyak goreng tersebut mampu diperbaiki.

Baca juga: Minyak Goreng Curah Langka di Karangasem, Santika: Saya Masih Mencari Penyebab Kelangkaan

"Saya harap penyimpangan itu tidak terjadi, dan minyak goreng tidak jadi masalah di kemudian hari dengan penyimpangannya mulai diperbaiki," jelasnya. (gil/tribun network/taufik igman)

Kumpulan Artikel Bali