Kodam Kerahkan Pasukan Kontra Penembak Jitu, Pengamanan Pertemuan GPDRR di Nusa Dua

Denpasar, Tribun Bali - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto mengatakan ada dua tamu VVIP serta ribuan delegasi yang bakal hadir dalam pertemuan GPDRR (Global Platform for Disaster Risk Reduction) ke-7 di Nusa Dua, Badung, pada 23-28 Mei nanti.

Tak ingin kecolongan, Pangdam Udayana melakukan pemeriksaan seluruh personel gabungan untuk pengamanan yang terdiri dari berbagai unsur seperi TNI, Polri,

Basarnas, BPBD, hingga petugas kearifan lokal, yakni pecalang, beserta kendaraan operasional masing-masing instansi.
Karena kegiatan skala dunia yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini bakal dihadiri sebanyak sekitar 5.000 delegasi dari 193 negara di dunia, kata Pangdam, TNI wajib menjamin keamanan peserta GPDRR.

Karena ada tamu VVIP yang akan hadir, yakni Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Zambia. Mayjen TNI Sony yang juga selaku Pangkogasgabpad (Panglima Komando Pasukan Gabungan Terpadu) mengaku menerjunkan pasukan kontra penembak jitu (sniper).

Untuk pengamanan khusus VVIP dan Satgas Evakuasi Bencana saja jumlahnya ada 2.800 personel.

"Kami ada pasukan, namanya pasukan kontra sniper untuk mengantisipasi ada pihak-pihak lawan yang menggunakan sniper sebagai bagian dari pengamanan.

Pengamanan VVIP tidak boleh seperti rutinitas, karena ancaman selalu berbeda-beda, harus selalu menjadi operasi baru," kata Pangdam saat dijumpai Tribun Bali usai apel gelar pasukan pengamanan GPDRR ke-7 di Lapangan Renon, Denpasar, pada Sabtu (21/5).

Kodam bersinergi dengan Polda Bali, dimana unsur TNI menjadi leading sector untuk pengamanan VVIP, dan unsur Polri untuk bagian VIP selama kegiatan GPDRR.
GPDRR merupakan forum dua tahunan PBB yang membahas pengurangan resiko bencana dunia itu.

"Jadi nanti ada dua VVIP Presiden dan Wapres Zambia, kemudian 34 VIP dan sekitar 4.000 delegasi. Konferensi ini merupakan kehormatan sekaligus kepercayaan dunia internasional yang harus dijunjung tinggi dengan menjaga kondusifitas seluruh rangkaian acara," ungkapnya.

Baca juga: Unud Batalkan 62 Calon Mahasiswa, Sekolahnya Masuk Daftar Hitam, Dugaan Manipulasi Data Jalur SNMPTN

Baca juga: Kodam Kerahkan Pasukan Kontra Penembak Jitu, Pengamanan Pertemuan GPDRR di Nusa Dua

Baca juga: TRANSFER PERSIB BANDUNG: Sudah Coret RYOHEI MIYAZAKI, Rekrut ROHIT CHAND Gantikan Mohammed Rashid?

TNI memiliki tugas pokok melaksanakan operasi pengamanan presiden, wapres dan tamu negara setingkat kepala negara serta menyiapkan evakuasi GPDRR apabila terjadi bencana alam.

"Pemahaman yang ditanamkan adalah harus menangkal kerawanan, beberapa penekanan memahami dan menguasai Pam VVIP, disiplin dan memahami rantai komando yang efektif dan efisien, koordinasi optimal dan jangan ragu dalam bertindak, peka serta jangan lengah. Juga cermati perkembangan situasi, menjaga nama baik satuan dan harmonis, serta memahami faktor keamanan dan protokol kesehatan," tandas pangdam dalam arahannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan pemerintah menghapus ketentuan travel bubble atau gelembung perjalanan saat pertemuan di Bali.

"Saya sudah menghadap kepada Presiden, beliau sudah setujui tidak ada travel bubble ini," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (19/5) lalu, seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan pertemuan GPDRR yang akan dibuka Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2022 sekaligus menjadi ajang uji coba transisi Indonesia menuju endemi Covid-19.

Ia mengatakan peserta kegiatan itu berjumlah sekitar 4.300 orang perwakilan dalam dan luar negeri. Sedangkan jumlah peserta yang mendaftar sudah berkisar 6.000 orang.

"Tapi diseleksi PBB. Kita hanya bisa nampung 4.000-an orang," katanya.

Seluruh peserta akan menempati satu area pertemuan tatap muka dan tidak berlaku lagi travel bubble, kata Muhadjir. "Peserta boleh ke mana-mana nanti di Bali.

Sebelumnya, hanya dibatasi di lokasi pertemuan, sekarang sudah boleh dibuka," katanya.(ian)

BERITA LAINNYA