Berita Klungkung
Gaji Tertunda, Dewan Klungkung Minta Pemkab Tak Telantarkan Pegawai Kontrak
Tertundanya upah ratusan guru dan staff TU kontrak di Klungkung selama 6 bulan, juga mendapat sorotan dari anggota DPRD Klungkung I Nengah Mudiana.
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Harun Ar Rasyid
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM - Tertundanya gaji ratusan guru dan staff TU kontrak di Klungkung selama 6 bulan, juga mendapat sorotan dari anggota DPRD Klungkung I Nengah Mudiana.
"Kami sangat sayangkan ini. Mereka (guru kontrak), sudah curahkan tenaga, pikiran, dan waktu tapi hak mereka tidak dapatkan. Jelas ini tidak adil," tegas Mudiana.
Pihaknya meminta Pemkab mengambil langkah untuk tidak menelantarkan tenaga kontrak ini.
Jangan sebatas mengumpulkan dan memberi penjelasan.
" Harus dipastikan juga bagaimana nanti mereka bekerja, jika dalam keadaan tidak menerima hak mereka? Ini yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah," tegasnya.
Sementara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengingatkan agar tidak ada pihak yang memprovokasi hal ini.
Mengingat masalah ini muncul karena pemda memberikan peluang ke para guru kontrak ini untuk lulus P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja).
Baca juga: PPDB di Bangli: Boleh Daftar Diluar Zonasi, Asalkan Sudah Setahun dan Satu Zonasi Sekolah
Baca juga: BNNP Bali Sebut Anak Anggota DPRD Buleleng Pemakai Narkoba Direhabilitasi & Masih Didalami Perannya
" Uangnya ada, namun posnya berbeda. Karena sebelumnya asumsi kami mereka (tenaga kontrak guru) lolos P3K semuanya. Tapi ada 200 lebih yang tidak lolos. Jadi cuma tinggak geser pos anggaran di APBD Perubahan," ungkap Suwirta.
Dirinya justru meminta para tenaga kontrak ini untuk perbaiki kualitas diri, agar kedepan ada peluang untuk bisa lulud P3K.
" Kami masih berusaha selamatkam guru kontrak ini, dengan hentikan rekrutmen P3K tahapan ke 3 karena saya lihat banyak guru kontrak ini yang tidak lulus walau sudah seleksi 2 tahapan. Coba saya buka tahapan ke 3, mereka guru kontrak) bisa tersisih dengan yang lain. Mau tidak mau kan guru kontrak ini harus tersisih," jelasnya.
Bupati Suwirta kedepan ingin mengumpulkan kembali para guru kontrak ini, untuk memberikan penjelasan yang gambalang.
" Saya tidak ingin ada yang provokasi dalam kondisi ini, saya tegaskan uang upah mereka ada, hanya pos anggarannya saja yang perlu dievisi saat APBD Perubahan," tegas Suwirta. (mit)
