Sebanyak 9.552 Pegawai Non PNS di Badung Terancam Dihentikan, Buntut SE Menteri PANRB

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Ribuan pegawai non PNS di Kabupaten Badung belum diketahui bagaimana nasibnya kedepan.

Bahkan  pegawai non PNS itu terancam dihentikan setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran tentang penghapusan tenaga honorer, yang mulai diberlakukan 28 November 2023.

Menurut informasi yang didapat, ada sebanyak 9.552 pegawai non PNS di kabupaten Badung dengan rincian 9.529 merupakan tenaga kontrak dan 23 orang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL).

Baca juga: TRUK Terjungkal di Melaya, Akibat Supir Hilang Fokus

Ribuan pegawai itu pun tersebar di semua organisasi perangkat daerah (OPD) pada pemerintahan kabupaten Badung.

Kendati demikian, terkait surat edaran tersebut, pemerintah setempat masih melakukan pendataan kembali, mengingat 9.552 pegawai non PNS tersebut merupakan data tahun 2021.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Badung, I Gede Wijaya sata dikonfirmasi Jumat 3 Juni 2022 tak menampik hal tersebut.

Pihaknya mengaku sudah mendapat Surat Edaran terkait penghapusan pegawai non PNS.

"Kita sudah menerima surat tersebut,dan akan ditindaklanjuti," kata Wijaya saat dikonfirmasi Jumat 3 Mei 2022.

Kendati demikian Wijaya tidak mau berkomentar banyak prihal tersebut.

Bahkan menyarankan konfirmasi ke pimpinan dalam hal ini Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

"Mohon berkenan konfirmasi ke pimpinan langsung," ucapnya.

Disinggung mengenai data, pihaknya mengaku belum memiliki data pasti.

Pasalnya saat ini masih dilakukan pendataan.

"Masih didata kondisi terakhir karena ada di OPD masing-masing," tegasnya sembari mengatakan saya sudah melapor kepimpinan terkait surat edaran tersebut, jadi konfirmasi ke pimpinan.

Baca juga: BOCOR! Jadwal Lengkap PERSIB BANDUNG di Turnamen Pramusim, Ketemu BALI UNITED di Hari Pertama