Berita Nasional
63,1 Persen Responden Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Menteri
Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja terserah presiden.
lihat foto
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto.
Selain itu ada juga mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang dipanggil ke istana.
Kemudian santer juga terdengar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang turut serta dipanggil ke istana.
Sejumlah elite PAN membenarkan peluang Zulkifli menjadi menteri Jokowi.
Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi: 8 Orang Dipanggil menghadap Presiden, 10 Kursi Wakil Menteri Masih Kosong
Zulhas sapaannya dikabarkan bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa 14 Juni 2022. Kabar tersebut juga disambut baik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno.
Ia menyatakan kalau dalam waktu dekat kader PAN akan membantu peran dari pemerintah.
Selain Zulhas, nama Hadi Tjahjanto juga mencuat ke permukaan bakal masuk ke kabinet Jokowi.
Namun belum diketahui Hadi bakal menempati posisi apa.
Spekulasi yang beredar, Hadi bakal dipercaya menjadi Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Moeldoko.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam hasil survei terbaru ditemukan sebanyak 63,1 persen responden setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri kabinet Indonesia Maju.
"Ketika kita uji lebih lanjut bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle.
Nah isu ini menjadi menarik menurut saya mendengarnya isu dalam beberapa hari ke depan," kata Yunarto saat menyampaikan hasil temuannya secara daring, Senin 13 Juni 2022.
Angka tersebut, kata Yunarto, menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.
Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.
"Artinya ada suatu yang salah. Ketika gap nya menjadi sangat besar tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri," ucap Yunarto.
