Berita Bali
Nasib BPJS Kesehatan Usai Jokowi, Ini Kata Kepala BPJS Kesehatan Bali Timur
Masyarakat kerap merasakan kebijakan yang berubah-ubah pasca kepemimpinan. Lantas bagaimana dengan BPJS Kesehatan, akankah digantikan dengan jaminan
Penulis: I Wayan Eri Gunarta | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Masyarakat kerap merasakan kebijakan yang berubah-ubah pasca kepemimpinan.
Hal ini sering terjadi dari tingkat kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
Banyak masyarakat yang mempertanyakan nasib BPjS Kesehatan setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Akan kah masih eksis atau akan digantikan oleh jaminan kesehatan lain?
Baca juga: Gianyar Targetkan Tanam Padi di Lahan Seluas 29.505 Hektare
Hal tersebut menyebabkan tak sedikit masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan mandiri, yang bingung atas kondisi tersebut.
Bahkan ada yang sampai enggan membayar iuran tiap bulannya, hingga tunggakannya menumpuk.
Tak sedikit juga dari mereka yang ingin turun kelas namun terganjal tunggakan.
Seperti diketahui, ketika memiliki tunggakan, peserta BPJS Kesehatan wajib melunasi terlebih dahulu tunggakannya. Jika hal tersebut tak dipenuhi, maka seterusnya yang bersangkutan tak bisa turun kelas.
"Saya masih bingung mau melunasi untuk bisa turun kelas, karena sering, setiap ganti pemimpin, kebijakannya beda. Seperti BPJS Kesehatan ini, apakah akan terus berlanjut atau tidak," ujar Nuryadi saat sitemui di Ubud, Minggu 19 Juni 2022.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Elly Widiani, yang mewilayahi Bali Timur (Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem), mengatakan masyarakat tidak perlu cemas akan nasib BPJS Kesehatan saat ganti pemimpin.
Baca juga: TUNGGAKAN BPJS Kesehatan Pasca Covid-19 di Gianyar Didominasi Usaha Pariwisata
Kata dia, BPJS Kesehatan akan terus menjadi kartu jaminan kesehatan nasional.
Sebab, kata dia, BPJS Kesehatan program satu pemerintahan.
Di mana regulasinya sudah digodok sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati sampai era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
Dan, pada era pemerintahan Presiden Jowoki, program JKN ini pun resmi diluncurkan.
"Ini program negara. Bukan satu pemerintahan. Jadi jangan khawatir ketika ganti kepemimpinan, BPJS Kesehatan akan hilang. Karena sistem ini jadi kebanggaan nasional," ujarnya.
Baca juga: 3.407 Babi Dipotong Saat Galungan di Gianyar, Stok Babi Saat Kuningan Aman
