Pembayaran Lintas Negara yang Cepat, Murah, dan Inklusif untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi 

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Presidensi G20 Indonesia mengangkat pengembangan pembayaran lintas negara (cross-border payment) sebagai salah satu agenda prioritas. 

Dalam mewujudkannya, interopabilitas interoperabilitas yang dicapai melalui kerja sama lintas batas internasional perlu diperkuat di tengah peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, dan UMKM. 

Untuk mendukung hal ini, diperlukan perwujudan pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, transparan dan mudah diakses oleh siapapun, dengan mengedepankan keamanan. 

Hal ini mengemuka dalam seminar “Cross Border Payment" yang turut menghadirkan 5 gubernur bank sentral manca negara di kawasan ASEAN. 

Perhelatan ini merupakan rangkaian FEKDI hari keempat sebagai side event rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali, Kamis 14 Juli 2022.

Baca juga: Konsep EKONOMI BIRU Terus Dikembangkan G20, Simak Penjelasannya Berikut Ini

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan selama dekade terakhir sistem pembayaran berubah signfikan seiring inovasi, teknologi, dan mulai berkembangnya perspektif pembayaran lintas negara yang efisien. 

Namun, masih terdapat tantangan pembayaran lintas negara seperti berbiaya tinggi, cenderung lambat, akses terbatas, dan kurangnya transparansi. 

Dengan demikian, diperlukan berbagai terobosan baik di sisi teknologi maupun regulasi serta penguatan kerja sama antar negara perlu diperkuat untuk ekonomi digital yang lebih inklusif. 

Hal ini akan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, negara, dan industri.

“Sekarang adalah masa depan digitalisasi pembayaran. Digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menjadi inisiatif global, dan seluruh anggota G20 dan Financial Supervisory Board (FSB) telah sepakat memperkuat dan memprioritaskan pembayaran lintas batas," kata Gubernur BI, Perry. 

Ia menambahkan pada Presidensi G20 Saudi Arabia 2020, telah disepakati untuk disusunnya Roadmap pembayaran lintas batas G20 untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjadi panduan untuk mengembangkan konektivitas pembayaran. 

Pada Presidensi G20 Indonesia 2022, digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas batas menjadi salah satu agenda prioritas, dan G20 bersama FSB bersepakat untuk meningkatkan inisiatif lintas batas hingga 2027.

Baca juga: Sambut Program Konversi Kompor Induksi, Warga Denpasar Selatan Bayar Tagihan Listrik Makin Irit

"Inisiatif interlinking sistem pembayaran dibangun secara komprehensif termasuk harmonisasi protokol pertukaran data, dan pemantauan hasil implementasi roadmap tersebut," imbuh Gubernur Perry.

Sejalan dengan itu, beberapa negara di ASEAN telah memiliki inisiatif kerjasama bilateral untuk layanan pembayaran menggunakan QR code dan fast payment, dimana setelmen transaksi tersebut menggunakan mekanisme local currency settlement (LCS). 

Kedepan, BI melihat konektivitas pembayaran ASEAN yang saat ini masih bersifat bilateral tersebut dapat diperluas menjadi multirateral sebagai bagian dari upaya penguatan integrasi ekonomi di kawasan.