FRAKSI PDIP APRESIASI Langkah Pemkab Badung Terkait KUPA-PPAS

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Usai penjelasan Bupati Badung tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Masing-masing fraksi di DPRD Badung langsung memberikan pemandangan umumnya pada rapat paripurna di ruang sidang DPRD Badung, pada Rabu 10 Agustus 2022.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan pun menilai postur dan komposisi KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 telah menunjukan angka yang rasional.

Baca juga: MACET Kawasan Canggu dan Tibubeneng Disoroti DPRD Badung, Pariwisata Tak Dibarengi Infrastruktur

Baca juga: ANAK KETUA DPRD BADUNG Terbukti Salahgunakan Ganja dan Divonis Rehab

Secara umum, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah cepat dan fokus dalam rangka mendukung dan mempercepat pemulihan ekonomi.

"Terbukti pendapatan asli daerah Kabupaten Badung mulai menunjukkan trend positif, yang pada akhirnya akan menunjang pendapatan yang bersumber dari sektor pariwisata," kata Yayuk Agustin Lessy saat membacakan Pemandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan.

Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menjabarkan pendapatan daerah pada rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Badung tahun anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 3.6 triliun lebih mengalami peningkatan dari APBD induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp.676,7 miliar lebih atau setara dengan 22,64 persen.

Belanja daerah lanjut Yayuk Agustin Lessy, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 4 triliun lebih mengalami peningkatan sebesar Rp.832,4 miliar lebih setara dengan 25,59 %.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pemerintah dalam pengalokasian anggaran pada rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 dengan mengalokasikan anggaran yang memadai terhadap program-program strategis wajib dan mengikat. Seperti pendidikan 21,05 % dari total dan kesehatan 12,49 % dari total," jelasnya

Selain program penunjang urusan pemerintah daerah, program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat juga telah dialokasikan anggaran yang memadai, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, perlindungan sosial, penataan ruang dan lingkungan serta ketertiban umum. Begitu pula dalam strategi pencapaian pendapatan daerah pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan seperti melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan.

Maka dari itu, Fraksi tergemuk di DPRD Badung ini menilai postur anggaran yang telah dirancang pada APBD Perubahan tahun anggaran 2022 sudah mencerminkan prinsip kehatian-hatian dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Sehingga kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima semua program-program pemerintah yang telah diajukan, untuk disepakati menjadi nota kesepakatan dalam menyusun rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2022," kata politisi wanita itu. (*)