Berita Buleleng

Marak Pengurus LPD Terjerat Korupsi, Modus Kredit Tanpa Jaminan, Bendesa Adat Diminta Intens Awasi

eluruh bendesa adat diminta untuk lebih intens melakukan pengawasan terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di wilayahnya masing-masing. Hal

Marak Pengurus LPD Terjerat Korupsi, Modus Kredit Tanpa Jaminan, Bendesa Adat Diminta Intens Awasi
Tribun Bali
Foto: Ratu Ayu Astri Desiani/ Sosialisasi pencegahan korupsi kepada bendesa adat dan pengurus LPD se Buleleng, Rabu (10/8) Area lampiran.

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Seluruh bendesa adat diminta untuk lebih intens melakukan pengawasan terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di wilayahnya masing-masing.

Hal ini dilakukan mengingat banyak pengurus LPD yang belakangan ini terjerat hukum, karena melakukan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi pencegahan korupsi kepada bendesa adat dan pengurus LPD se Buleleng, yang diselenggarakan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Bali, di Gedung Wanita Laksmi Graha, Singaraja, Rabu (10/8).

Dalam sosialisasi itu menghadirikan narasumber dari Kejati Bali, Polda Bali, MDA Bali dan Inspektorat Bali. 

Ditemui disela-sela kegiatan sosialisasi, Humas sekaligus Kasi Intel Kejari Buleleng, AA Jayalantara mengatakan, pengawasan LPD sejatinya menjadi tupoksi bendesa adat.

Namun sejauh ini, hampir 95 persen bendesa adat, tidak  melakukan pengawasan dengan baik, terhadap LPD yang ada di wilayahnya masing-masing.

Baca juga: Tim Kuasa Hukum Nilai Penahanan Gede Radhea Terburu-buru

Salah satunya terjadi karena bendesa terlalu sibuk dengan kegiatan adat, serta terlalu memberikan kepercayaan penuh terhadap pengurus LPD. Serta bendesa adat juga sebagian besar telah berkolusi dengan ketua LPD. 

Selain bendesa adat, pengawasan LPD dikatakan Jayalantara juga bisa dilakukan oleh LPLPD.

Namun pengawasan yang dilakukan hanya bisa dalam bentuk pemberian rekomendasi untuk melakukan perbaikan terhadap sistem keuangan LPD, apabila ditemukan adanya dugaan penyimpangan.

Namun rekomendasi tersebut hanya bisa diberikan kepada Bendesa Adat, untuk selanjutnya  ditindaklanjuti oleh bendesa adat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved