Berita Denpasar

BREAKING NEWS! Mantan Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti Diganjar 2 Tahun Penjara Kasus Suap DID

Breaking News, eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti (46) diganjar pidana penjara selama dua tahun oleh majelis hakim. Kasus Suap DID Tabanan.

Putu Candra
Breaking News, eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti (46) diganjar pidana penjara selama dua tahun oleh majelis hakim. Terdakwa Eka Wiryastuti dijatuhi vonis pidana, karena dinyatakan terlibat melakukan suap sebesar Rp 600 juta dan 55.300 dolar Amerika, terhadap dua pejabat Kementerian Keuangan dalam pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan anggaran 2018. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Breaking News, eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti (46) diganjar pidana penjara selama dua tahun oleh majelis hakim.

Terdakwa Eka Wiryastuti dijatuhi vonis pidana, karena dinyatakan terlibat melakukan suap sebesar Rp 600 juta dan 55.300 dolar Amerika, terhadap dua pejabat Kementerian Keuangan dalam pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan anggaran 2018.

Amar putusan terhadap putri Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, ini dibacakan majelis hakim pimpinan I Nyoman Wiguna.

Dalam sidang yang digelar secara tatap muka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Selasa 23 Agustus 2022.

Baca juga: HAK POLITIK Eka Wiryastuti Dicabut, Dituntut 4 Tahun Penjara, Buntut Kasus DID Tabanan

Baca juga: INI Kata Mantan Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti Jelang Sidang Vonis Dugaan Suap DID

Breaking News, eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti (46) diganjar pidana penjara selama dua tahun oleh majelis hakim.

Terdakwa Eka Wiryastuti dijatuhi vonis pidana, karena dinyatakan terlibat melakukan suap sebesar Rp 600 juta dan 55.300 dolar Amerika, terhadap dua pejabat Kementerian Keuangan dalam pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan anggaran 2018.
Breaking News, eks Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti (46) diganjar pidana penjara selama dua tahun oleh majelis hakim. Terdakwa Eka Wiryastuti dijatuhi vonis pidana, karena dinyatakan terlibat melakukan suap sebesar Rp 600 juta dan 55.300 dolar Amerika, terhadap dua pejabat Kementerian Keuangan dalam pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan anggaran 2018. (Putu Candra)

Majelis hakim dalam amar putusannya, sependapat dengan dakwaan pada tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Eka Wiryastuti pun dinyatakan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut KPK, Eka Wiryastuti dijerat pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti berupa pidana penjara selama dua tahun, dikurangi selama dalam tahanan," tegas hakim Nyoman Wiguna.

Eka Wiryastuti juga dijatuhi pidana denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan, dengan perintah tetap ditahan.

Eka Wiryastuti pun dinyatakan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut KPK, Eka Wiryastuti dijerat pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Eka Wiryastuti pun dinyatakan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut KPK, Eka Wiryastuti dijerat pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (can)

Pun dalam amar putusan, majelis hakim mengurai hal memberatkan dan meringankan sebagai pertimbangan menjatuhkan vonis.

Hal meringankan, disebutkan bahwa terdakwa Eka Wiryastuti belum pernah dihukum.

Sedangkan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Eka Wiryastuti selaku kepala daerah atau bupati tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," urai hakim Nyoman Wiguna.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut KPK.

Sebelumnya Jaksa Penuntut KPK melayangkan tuntutan pidana penjara selama empat tahun kepada Eka Wiryastuti, dan hak politiknya dicabut.

Terhadap putusan majelis hakim, Eka Wiryastuti terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim penasihat hukumnya yang dikoordinir I Made Wija Kusuma dan menyatakan pikir-pikir.

"Saya pikir-pikir," ucap Eka Wiryastuti di muka persidangan. Hal senada juga disampaikan jaksa penuntut KPK. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved