Tiga Isu Besar Ini Akan Dibahas Dalam Pertemuan Tentang Pemberdayaan Perempuan G20 MCWE

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA – Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan (G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment/MCWE) akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 25 Agustus di Nusa Dua Bali.

G20 MCWE ini merupakan komitmen Indonesia untuk melanjutkan G20 MCWE pada Presidensi G20 Italia 2021.

​Penyelenggaraan MCWE 2022 dilatarbelakangi oleh dampak yang menimpa kelompok perempuan akibat pandemi Covid-19.

Perempuan mengalami dampak yang paling signifikan dari kesenjangan gender yaitu rentan terhadap pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian, rentan menjadi korban tindak kekerasan dan menanggung beban ganda dalam rumah tangga.

Berdasar kondisi tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menetapkan tema “Recover Together, Recover Stronger to Close Gender Gap” dengan tiga isu utama.

​“Ada tiga isu utama yang Kemen PPPA usung dalam MCWE 2022 melihat dari dampak yang menimpa kelompok perempuan akibat krisis pandemi Covid-19,” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA sekaligus Ketua Umum G20 MCWE 2022 Lenny Rosalin dalam media briefing, Selasa 23 Agustus 2022.

Ketiga isu utama dalam MCWE ini adalah Aspek Ekonomi dari Perawatan Pasca Covid-19 dengan sub tema Peluang yang Hilang di Pasar Tenaga Kerja; Kedua Menutup Kesenjangan Gender Digital dengan sub tema Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Digital dan Pekerjaan Masa Depan; dan tema ketiga Kewirausahaan Perempuan mengambil sub temaPercepatan Kesetaraan dan Percepatan Pemulihan,l.

​Tiga isu besar dianggap penting karena dampak yang dihadapi perempuan selama masa pandemi termasuk diantaranya peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

​“Akibat pandemi Covid-19, muncul ketimpangan pada pembagian kerja perawatan tidak berbayar (unpaid care work) yang menimpa perempuan yang mencapai 61 persen dibandingkan laki-laki. Selain itu, peran domestik (rumah tangga) lebih banyak dibebankan pada perempuan. Kami juga berharap dalam konferensi ini muncul perhatian yang lebih besar terhadap kelompok perempuan yang mengelola UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” imbuh Lenny.

​Pertemuan ini akan dihadiri negara-negara anggota G20 dan 6 negara undangan.

“Di dalam isu kedua banyak sekali para Menteri yang akan memberikan statemennya terkait dengan tema digital ini. Tercatat disini adalah yang dari G20 itu adalah para Menteri dari India, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Argentina, Rusia, Arab Saudi dan Afrika Selatan akan hadir,” tambah Lenny.

Para peserta G20 MCWE 2022 akan melakukan identifikasi dan menangkap lanskap global, tren masa depan dan lintasan negara-negara anggota G20 pada isu-isu pemberdayaan perempuan yang terkait pada 3 isu utama.

Selain itu peserta juga akan berbagi praktik baik dan pembelajaran negara-negara anggota G20 dalam isu pemberdayaan perempuan, memperluas diskusi dengan pemangku kepentingan G20 termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi dan para pakar pembangunan dan mengembangkan rekomendasi dari MCWE hingga pertemuan pemimpin G20 tentang implementasi pendekatan nyata terhadap kebijakan dan program yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan.

​“Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan/MCWE 2022 diharapkan dapat merumuskan dan memperkuat komitmen negara-negara yang tergabung dalam G20 untuk menetapkan langkah kedepan, mengembangkan tindakan nyata bersama dalam menutup kesenjangan gender, dan mewujudkan pemberdayaan perempuan di 20 ekonomi terbesar dunia,” kata Lenny.

Selama dua hari konferensi besok, tiga tema ini akan secara berurutan dibahas dan diantara tema satu dan dua akan diadakan pre launch meeting.

Pre launch meeting akan diisi dengan acara penyerahan communicate dari G20 MCWE dan juga dari B20 Women in Business Action Council.

“Jadi ini besok yang akan dihadiri langsung oleh Chair dan Co Chair nya untuk menyampaikan communicate berikut result dari hasil G20 MCWE maupun B20 WBAC,” ucapnya.

Menurut Lenny, relevansi sebagai Keketuaan ini (Presidensi Indonesia) kita perlu mendukung karena bagaimana pun perempuan mengisi 50 persen dari populasi dunia apalagi populasi di Indonesia dan kita perlu mengempower mereka, juga perlu melindungi hak-hak mereka karena apabila kita bisa memberdayakan mereka juga pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian.

Tidak hanya berkontribusi pada perekonomian tidak hanya ekonomi di tingkat keluarga tetapi di tingkat nasional dan juga tentunya akan berpengaruh pada ekonomi global.

Dan juga kita melihat pada masa pandemi Covid-19 usaha-usaha yang dimiliki oleh para perempuan mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah merekalah juga jadi bagian dari penyelamat ekonomi kita.

Kemen PPPA juga akan memastikan upaya memperkuat pengarusutamaan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui Policy Notes yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transisi energi, ekonomi digital, iklim dan lingkungan yang berkelanjutan.(*)