Pemprov Bali Tunggu Revisi SE No 5 Tahun 2022, Pasar Hewan Dibuka Pekan Depan

Padahal pemerintah pusat menginginkan Bali tidak ada kasus PMK atau nol kasus.

Kendati demikian adanya pengangkutan sapi yang secara bebas akan berpotensi menimbulkan kasus baru.

Kadis Pertanian dan Pangan (Dispertan) Kabupaten Badung, Wayan Wijana, Kamis 25 Agustus 2022, mengakui pengawasan terhadap lalulalang pengangkutan sapi ada di ranah kepolisian.

Pasalnya polisi yang masuk pada tim Satgas PMK dengan tugas melakukan pengawasan.

"Untuk pengawasan, lebih baik (tanya, Red) ke polisi, khusunya Polres Badung," katanya.

Kapolres Badung Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes yang dikonfirmasi terpisah tidak menjelaskan secara detail pengawasan yang dilakukan.

Bahkan pihaknya mengaku sudah bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penanggulangan PMK.

"Kita sudah bekerjasama dengan instansi terkait tentang PMK ini. Bahkan aparat kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas selalu mendampingi satgas PMK di lapangan," bebernya.

Pendampingan katanya saat melakukan vaksinasi PMK termasuk juga mengimbau peternak-peternak yang ada wilayah masing-masing.

Hanya saja saat ditanya mengenai banyaknya ditemukan mobil mengangkut sapi lalulalang di Badung, pihaknya tidak enggan berkomentar lebih lanjut.

Mengingat seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Badung sudah dikerahkan, termasuk sempat menyemprotkan desinfektan di beberapa peternak dan pasar hewan Beringkit.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian Dr Ir Nasrullah MSc menginginkan Bali nol kasus PMK.

Pasalnya di Bali akan ada kegiatan besar yakni KTT G20.

Satgas PMK di Bali, khususnya Badung, diminta terus menanggulangi PMK.

"Kita menginginkan Bali kasus PMK tidak ada atau nol kasus. Jadi jika ada yang terkena, saya minta dilakukan pemotongan bersyarat karena virus cepat menyebar. Jangan sampai virus menyebar, baru dipotong," ungkapnya.