Sponsored Content

DPRD Bangli Minta Penambahan Anggaran Pos Gaji PTT Disesuaikan Berdasarkan Beban Kerja

DPRD Bangli dapat menerima Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah

Istimewa
Suasana Rapat Paripurna DPRD Bangli, Rabu 31 Agustus 2022 - DPRD Bangli Minta Penambahan Anggaran Pos Gaji PTT Disesuaikan Berdasarkan Beban Kerja 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Dearah (Perda).

Penetapan ini dilakukan melalui rapat Paripurna Dewan, Rabu 31 Agustus 2022.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bersama Sekretariat Bangli'>DPRD  Bangli, Kelurahan Kubu, Bangli, Bali itu dipimpin Ketua Bangli'>DPRD  Bangli, I Ketut Suastika.

Sementara dari eksekutif dihadiri langsung oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan pimpinan OPD.

Baca juga: DPRD Bangli Minta Pemkab Pikirkan Jalan Alternatif

Dalam laporan gabungan komisi-komisi Bangli'>DPRD  Bangli yang dibacakan Ni Nengah Dwi Madya Yani menyebutkan, pihaknya dapat menerima Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Namun demikian, sedikitnya ada empat saran yang disampaikan agar menjadi pertimbangan pihak eksekutif dalam melaksanakan Perda tersebut.

Adapun saran tersebut, kata Madya Yani, salah satunya mengenai penambahan anggaran pada pos gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di beberapa SKPD.

Pihak dewan meminta agar pendistribusian, rekrutmen, serta pelaksanaan teknis-teknis lainnya disesuaikan berdasarkan analisis beban kerja (ABK) Pemkab Bangli dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ketiga komisi Bangli'>DPRD  Bangli juga menyorot mengenai keterbatasan waktu dalam pengerjaan proyek fisik yang tinggal hanya beberapa bulan.

"Kita bersama eksekutif harus mengawasi kegiatan tersebut, serta menjadikan sebuah evaluasi terhadap kekurangan sebelumnya. Sehingga ke depan menjadi lebih baik," sebut Madya Yani.

Sementara dalam pidato akhirnya, Bangli'>Bupati  Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan, sebelum ditetapkan menjadi Perda, legislatif bersama eksekutif telah melakukan diskusi menyikapi sederetan permasalahan yang dihadapi di Bangli dalam rangka membangun Bangli era baru.

Perbedaan persepsi, pandangan dan pendapat merupakan warna indah dalam proses pengambilan kebijakan.

"Selanjutnya Ranperda yang sudah disetujui ini akan diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi dan diverifikasi. Harapan kita semua, proses evaluasi dan verifikasi ini tidak akan memakan waktu lama, sehingga proses selanjutnya segera dapat dilaksanakan," harapnya.(*).

Kumpulan Artikel Bangli

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved