Berita Bangli
Dinas Lingkungan Hidup Bangli Kekurangan Anggaran BBM Lebih dari Rp 300 Juta
Dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) juga dirasakan oleh instansi pemerintahan di Bangli. Pasalnya, kenaikan BBM ini diumumkan setelah ketuk p
Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Marianus Seran
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) juga dirasakan oleh instansi pemerintahan di Bangli.
Pasalnya, kenaikan BBM ini diumumkan setelah ketuk palu APBD Perubahan 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Misalnya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangli.
Operasional layanan pengangkutan sampah hingga penataan taman membutuhkan tiga jenis BBM.
Yakni Solar, Pertalite, dan Pertamax. Yang mana tiga jenis BBM ini seluruhnya mengalami kenaikan harga.
Sekretaris DLH, I Gusti Laksana mengatakan, pada APBD Perubahan 2022 pihaknya telah menganggarkan BBM sebesar Rp. 1.115.608.600. Jumlah ini cukup untuk empat bulan.
Namun karena adanya kenaikan harga BBM, alhasil anggaran tersebut kurang.
"Setelah dilakukan penghitungan, kekurangan anggaran BBM mencapai Rp 345.682.600," ungkapnya, Senin (5/9/2022).
Lebih lanjut dikatakan, kebutuhan BBM di DLH Bangli untuk berbagai layanan.
Baca juga: Bahas Ranperda APBD Perubahan 2022, Dewan Soroti Belanja Pegawai
Misalnya layanan persampahan.
Untuk pengangkutan sampah dengan 16 armada truk, pihaknya butuh anggaran Rp. 275 juta lebih untuk solar selama empat bulan.
Tapi setelah ada kenaikan harga, kebutuhan anggaran kurang Rp 88,3 juta lebih.
"Itu baru truk pengangkut sampah.
Belum solar alat berat untuk meratakan sampah di TPA Bangli.
Kekurangan anggaran BBM sebanyak Rp 17 juta lebih, dari sebelumnya dianggarkan Rp 53,6 juta lebih.
Selanjutnya BBM Viar yang menggunakan jenis pertamax. Dari sebelumnya dianggarkan Rp 10 juta untuk empat bulan, perlu ditambah Rp 1,6 juta. Viar ini untuk menyisir sampah-sampah di area kota," sebut pria asal Kelurahan Bebalang, Bangli ini.
Baca juga: AC Milan Bertekad Taklukkan RB Salzburg Usai Berhasil Memenangkan Derby di Liga Italia
Yang paling banyak yakni mesin potong rumput yang menggunakan BBM jenis pertalite. Kata Gusti Laksana, dengan 30 unit mesin pihaknya membutuhkan anggaran Rp 768,3 juta.
Sedangkan kekurangannya mencapai Rp 236 juta lebih.
"Terhadap kekurangan ini, kami telah melakukan penghitungan dan akan segera melakukan penyesuaian ke Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli.
Yang jelas kekurangan anggaran ini jangan sampai menghambat layanan," tandasnya. (*)
