Mega Proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk, Warga Pertanyakan Proses Ganti Rugi Lahan

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Pengerjaan mega proyek Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk telah resmi dilakukan, Sabtu 10 September 2022 kemarin.

Hal ini menjadi angin segar bagi sebagian warga dan pelaku perjalanan.

Terutama mereka yang berasal dari Jembrana dan bekerja di wilayah Kota Denpasar dan Badung atau sekitarnya. 

Di sisi lain, setelah adanya ritual nasarin (mulang dasar) atau ground breaking, justru banyak muncul pertanyaan masyarakat soal kejelasan dari proses ganti untung lahan yang terdampak.

Masyarakat yang terdampak terutama mereka yang lahan dan bangunannya harus tergusur itu mulai khawatir.

Baca juga: BLT BBM dan BPNT Sudah Diterima 1.262 KPM Jembrana, Door To Door Untuk Lansia dan Disabilitas

Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika mengungkapkan, dalam setiap bentuk pembangunan pasti ada dampak positif dan negatif.

Menurutnya, jika melihat pembangunan mega proyek Jalan Tol dari sisi akses, transportasi, dan lainnya justru menguntungkan masyarakat yang bergerak di bidang pelaku perjalanan dan pelaku usaha lainnya. 

"Jadi bisa mengurangi kemacetan. Tidak ada lagi bahasa bahwa akses menuju Jembrana  itu jauh. Sehingga ini nanti bisa berdampak positif bagi Bali khususnya Jembrana," katanya.

Jika melihat dari sisi lainnya, kata dia, pembangunan justru mempengaruhi tatanan yang ada.

Salah satunya adalah banyaknya lahan pertanian yang tergusur atau sekitar 60 hektare.

Tentunya, hal ini mengurangi luasan lahan pertanian di Jembrana.

"Sehingga nanti, dengan perubahan RTRW, kita pertimbangkan lahan pertanian yang diambil oleh Jalan Tol ini. Apalagi proyek ini juga mengurangi luasan lahan di Jembrana," katanya.

Baca juga: Ground Breaking Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk, Menteri PUPR Minta Tol Jagat Kerthi Bali Selesai 2025

Pria yang akrab disapa Cohok ini juga mengungkapkan, pasca dilakukan ground breaking Jalan Tol Jagat Kerthi Bali tersebut, banyak muncul pertanyaaan dari masyarakat terkait kejelasan ganti untung yang lahannya terdampak.

"Banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan kejelasan di bawah. Meskipun beberapa kali ada sosialiasi, tapi masyarakat kita belum mendapat jawaban yang valid. Kemudian proses setelah pelaksanaan ini dan sebagainya. Sampai sekarang tindaklanjutnya belum ada," ungkapnya. 

Sejatinya, masyarakat di bawah hanya sangat menginginkan adanya kejelasan, meskipun belum ada transaksi.