Minta Didata Ulang, Nelayan Jembrana Harap Voucher BBM Tepat Sasaran

TRIBUN-BALI.COM, JEMBRANA - Nelayan di Kabupaten Jembrana menyambut baik dengan adanya rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) BBM dalam bentuk voucher senilai Rp200 ribu dari pemerintah.

Namun begitu, nelayan justru menyentil pemerintah agar bantuan tersebut penyalurannya tepat sasaran.

Sebab, fakta di lapangan banyak nelayan yang kondisi ekonominya sudah mapan tetap mendapat bantuan.

Di sisi lain, imbas kenaikan harga BBM justru membuat para nelayan semakin menjerit.

Sebab, modal melaut dengan hasil tangkapan yang diperoleh justru berbanding terbalik saat ini. Harga ikan justru merosot jauh di tengah adanya harga kenaikan bahan bakar.

Baca juga: Ratusan Kendaraan Dinas Polres Jembrana Diperiksa, Persiapan Pengamanan Jelang KTT G20

Jika biasanya harga ikan lemuru besar sebelumnya mencapai Rp12.000 per kilogram tertinggi, namun saat ini hanya Rp6.000 per kilogramnya.

Selain itu, harga ikan protolan dan ikan untuk tepung juga ikut merosot.

Seorang nelayan Pengambengan, Anang (37) mengaku penyaluran BLT BBM dalam bentuk voucher senilai Rp200 ribu ini cukup membantu para nelayan.

Namun begitu, ia meminta agar penyalurannya bisa berkelanjutan dan tepat sasaran. 

"Kami merasa bantuan memang bagus. Tapi yang lebih kami harapkan adalah penyalurannya tepat sasaran. Dan kami harap juga bisa berkelanjutan," kata Anang saat dijumpai di lokasi.

Baca juga: Kisah Gatot Pengusaha Dupa di Jembrana, Bangkit Setelah Oleng Dihantam Covid-19

Menurutnya, imbas dari kenaikan BBM ini justru berdampak negatif terhadap para nelayan.

Pasalnya, di tengah kenaikan BBM, harga ikan justru anjlok. Harga ikan di semua jenis seperti ikan untuk tepungan (kualitas rendah), ikan protolam, dan ikan lemuru besar justru merosot.

"Kami juga tak mengerti kenapa harganya bisa merosot. Selain itu jumlah tangkapan juga sedikit alias sepi. Kami harap ini segera ada solusi, minimal harganya menjadi stabil," ungkapnya.

Nelayan lainnya, Nengah Suwenia juga mengatakan hal senada. Namun ia lebih ke soal penyaluran yang tepat sasaran. Sebab, ketika ada program bantuan kepada nelayan, mereka yang memeperoleh adalah orang-orang itu saja.

Sedangkan, fakta di lapangan justru orang-orang atau sebagian nelayan yang sudah mapan masih tercantum sebagai penerima karena mereka terdaftar di Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau Kusuka. 

"Siapa saja bisa terdaftar di Kusuka itu. Contohnya, sekarang ada nelayan yang sudah memiliki rumah bagus dan punya mobil namanya masih tercantum. Artinya apa, datanya masih belum di-update," ungkap Nengah. 

Dia melanjutkan, pihaknya mewakili nelayan lainnya berharap agar pemerintah meninjau kembali soal bantuan ini.

Hal terpenting yang bisa dilakukan adalah update data penerima. Tujuannya agar bantuan tersebut tepat sasaran meskipun nilainya tidak besar dan diberikan hanya sekali.

"Yang kami harapkan hanya agar bantuan ini tepat sasaran. Artinya diberikan kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Meskipun tidak banyak dan hanya sekali, itu bisa membantu untuk operasional kapal," tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana hingga saat ini masih melakukan pendataan angkutan umum dan nelayan.

Sebab, mereka akan memperoleh bantuan subsidi BBM dalam bentuk voucher senilai Rp200 ribu.

Bantuan yang anggarannya bersumber dari APBN Pemerintah Pusat merupakan salah satu upaya meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan BBM. 

Menurut data yang diperoleh dari Dinas PKP Jembrana, total angkutan umum yang terdata di Jembrana sebanyak 2.011 unit.

Namun jumlah ini merupakan data dua tahun lalu dan masih akan diverifikasi. Sebab ada kemungkinan jumlahnya berkurang pasca dihantam pandemi.

Sedangkan untuk nelayan sebanyak 5.000 orang. Mereka ini adalah nelayan yang telah terdaftar Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau Kusuka. 

Kapala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana, I Ketut Wardana Naya mengungkapkan, program bantuan subsidi imbas BBM kepada sopir angkutan dan nelayan ini bakal diberikan dalam waktu dekat atau setelah tahap verifikasi selesai. 

Nantinya, kata dia, para sopir dan nelayan ini tidak diberikan uang tunai. Melainkan dalam bentuk voucher yang nantinya bisa ditukarkan ke SPBU terdekat dari penerima.

Pihak pemerintah akan berkoordinasi dengan SPBU di masing-masing kecamatan agar para penerima tak dipersulit. (*)

Berita lainnya di Berita Jembrana