Perjalanan Karir Xi Jinping, Presiden China yang Dikabarkan Tengah Dikudeta dan Jadi Tahanan Rumah

Xi Jinping menyatakan di bawah kepemimpinannya, dia akan mengusahakan untuk memajukan kembali perekonomian Republik Rakyat China, bersama dengan enam anggota papan atas partai lainnya, termasuk anggota baru Li Keqiang dan Wang Qishan.

Pada 12 November 2014, Obama dan Xi mengumumkan perjanjian perubahan iklim yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca kedua negara tersebut hingga sepertiga selama dua dekade mendatang.

Ini menjadi momen pertama China setuju untuk mengurangi emisi karbonnya.

Selama kunjungan kenegaraan pertama Xi Jinping ke AS sebagai Presiden China pada 22-27 September 2015, Xi bertemu dengan para pemimpin teknologi dan bisnis di Seattle sebelum terbang ke Washington untuk menemui Obama.

Xi juga melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Inggris pada 20-23 Oktober 2015 untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan diplomatik.

Xi juga bertemu dengan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou di Singapura pada 7 November 2015.

Hal ini menandai pertemuan pertama antara pemimpin Beijing dan Taipei sejak perang saudara China-Taiwan berakhir pada tahun 1949.

Pada tahun 2016, Xi Jinping dideklarasikan sebagai "inti partai komunis Tiongkok".

Gelar tersebut semula dipegang oleh Mao Zedong. Melalui gelar ini semakin memperkuat kekuasaan Xi Jinping.

6. Masa jabatan kedua "Tanpa Batas Waktu"

PKC mengusulkan amandemen konstitusi negara pada 25 Februari 2018, untuk menghapus batas masa jabatan presiden, sehingga memungkinkan Xi untuk menjabat tanpa batas waktu sebagai kepala negara China.

Baru pada 11 Maret 2018, Parlemen China mendukung perubahan pada konstitusi negara, membuka jalan bagi Xi untuk tetap berkuasa tanpa batas waktu.

Hingga pada 17 Maret 2018, Xi memulai jabatan keduanya sebagai Presiden China tanpa batasan masa jabatan.

Di masa jabatannya yang kedua, China menjadi tuan rumah kunjungan pemimpin Korea utara Kim Jong Un pada 25-27 Maret 2018.

Kemudian pada 4 Mei 2018, Xi mengadakan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengenai situasi di Semenanjung Korea.