Berita Badung

Pemkab Badung Harapkan Dispertan Provinsi Siapkan Petugas Untuk Testing Saat Pasar Hewan Dibuka

Pemkab Badung Harapkan Dispertan Provinsi Siapkan Petugas Untuk Lakukan Testing Saat Pasar Hewan di Buka

TB/Istimewa
Satgas PMK Kabupaten Badung saat melaksanakn rapat koordinasi terkait pembukaan Pasar Hewan Beringkit pada Selasa 27 September 2022 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Meski pasar hewan Beringkit sudah dipastikan akan buka pada 8 Oktober 2022 mendatang, namun pemerintah kabupaten Badung berharap pemerintah provinsi ikut turun melakukan pemantauan di lapangan.

Bahkan Dinas Pertanian Badung dan Dinas Peternakan Provinsi Bali diharapkan menempatkan petugas dalam melakukan testing di Pasar Hewan Beringkit.

"Untuk mengantisipasi kasus muncul lagi, pemerintah provinsi Bali kita harapkan ikut melakukan pemantauan dilapangan dengan menaruh petugas," kata Wakil Bupati Badung usai memimpin Rapat Koordinasi PMK Kabupaten Badung pada Selasa 27 September 2022.

Satgas PMK Kabupaten Badung saat melaksanakn rapat koordinasi terkait pembukaan Pasar Hewan Beringkit pada Selasa 27 September 2022
Satgas PMK Kabupaten Badung saat melaksanakn rapat koordinasi terkait pembukaan Pasar Hewan Beringkit pada Selasa 27 September 2022 (TB/Istimewa)

Diakui, pembukaan pasar harus sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sehingga regulasi yang dikeluarkan sama di beberapa daerah yang merupakan tempat pengiriman sapi Bali.

"Misalnya syaratnya apa saja, harus sama yang akan di kirim di Pelabuhan Padang Bai, atau di Pelabuhan Gilimanuk," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah provinsi mempermudah masyarakat mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), sehingga sapi bisa dijual belikan antar pulau.

Sehingga meski transaksi dibuk, namun tetap dengan pengawasan yang ketat

"Kita kan sama-sama agar tidak ada kasus lagi. Jadi mari sama-sama ikut melakukan pengawasan dengan ketat," ucapnya.

Bahkan terkait dengan Surat Edaran (SE) Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pusat No. 6 tahun 2022 tentang lalu lintas hewan, dijelaskan pihak Satgas PMK Badung akan segera bersurat ke Provinsi minta penegasan untuk dilakukan sinkronisasi.

Pasalnya SE No 6 pemerintah disarankan untuk memperketat selebihnya ada pelaksanaan G20.

"Ini kita maksudkan jangan sampai nanti terjadi pertentangan regulasi yang dipakai. Misalkan di Padangbai maupun Gilimanuk yang tetap menggunakan SE 6, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk pengiriman ternak baik yang masuk maupun keluar bali. Kita harapkan provinsi sinkronisasi dengan satgas pusat agar diselaraskan dengan SE 6 tersebut," tegasnya lagi

Pihaknya pun berharap, transaksi jual beli sapi bisa kembali normal dengan memperhatikan bio security yang ketat.

Mengingat dengan adanya pengiriman sapi atau babi membuat perekonomian para peternak di Bali membaik.

"Jadi kami sangat setuju pembukaan pasar hewan dan adanya transaksi. Namun tetap regulasinya harus sama, agar masyarakat tidak dibingungkan," ucapnya. (*)

 

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved