Berita Bali

Pasar Hewan Beringkit Badung Buka 8 Oktober, Harapkan Pemprov Siapkan Petugas Tes

Pasar Hewan Beringkit Kabupaten Badung resmi dibuka, Sabtu 8 Oktober 2022, meski transaksi dibuka, namun tetap dengan pengawasan yang ketat

Tribun Bali/Agus Aryanta
Suasana Pasar Beringkit tampak sepi pada Senin 26 September 2022 - Pasar Hewan Beringkit Badung Buka 8 Oktober, Harapkan Pemprov Siapkan Petugas Tes 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Transaksi Pasar Hewan Beringkit Kabupaten Badung resmi dibuka, Sabtu 8 Oktober 2022.

Keputusan pembukaan pasar itu setelah Satuan Tugas (Satgas) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kabupaten Badung melaksanakan rapat yang dipimpin Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa di Puspem Badung, Selasa 27 September 2022.

Menghadapi pembukaan itu, Pemerintah Kabupaten Badung berharap Pemerintah Provinsi Bali ikut turun memantau di lapangan.

Dinas Pertanian Badung dan Dinas Peternakan Provinsi Bali diharapkan menempatkan petugas dalam melakukan testing di Pasar Hewan Beringkit.

Baca juga: Hari Pertama Pasar Hewan Kayuambua Kembali Dibuka, Satgas PMK Bangli Siagakan Tiga Petugas Vaksin

"Untuk mengantisipasi kasus muncul lagi, Pemerintah pprovinsi Bali kita harapkan ikut melakukan pemantauan di lapangan dengan menaruh petugas," kata Wakil Bupati Badung seusai memimpin Rapat Koordinasi PMK Kabupaten Badung, Selasa.

Diakuinya, pembukaan pasar harus sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sehingga regulasi yang dikeluarkan sama di beberapa daerah yang merupakan tempat pengiriman sapi Bali.

"Misalnya syaratnya apa saja, harus sama yang akan dikirim di Pelabuhan Padang Bai, atau di Pelabuhan Gilimanuk," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah provinsi mempermudah masyarakat mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), sehingga sapi bisa diperjualbelikan antarpulau.

Sehingga meski transaksi dibuka, namun tetap dengan pengawasan yang ketat.

"Kita kan sama-sama agar tidak ada kasus lagi. Jadi mari sama-sama ikut melakukan pengawasan dengan ketat," ucapnya.

Terkait dengan Surat Edaran (SE) Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pusat No 6 tahun 2022 tentang lalu lintas hewan, dijelaskan pihak Satgas PMK Badung akan segera bersurat ke Provinsi minta penegasan untuk dilakukan sinkronisasi.

Pasalnya SE No 6 pemerintah disarankan untuk memperketat selebihnya ada pelaksanaan G20.

"Ini kita maksudkan jangan sampai nanti terjadi pertentangan regulasi yang dipakai. Misalkan di Padangbai maupun Gilimanuk yang tetap menggunakan SE 6, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk pengiriman ternak, baik yang masuk maupun keluar bali. Kita harapkan provinsi sinkronisasi dengan satgas pusat agar diselaraskan dengan SE 6 tersebut," tegasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved