Breaking News:

Wawancara Tokoh

Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, Warisi Demokrasi yang Bukan Lucu-lucuan

wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Masinton Pasaribu

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu usai mengikuti diskusi Tribun Series 'Mungkinkah Jokowi Maju Di2024' di Kantor Tribun Network, Jakarta, Senin 26 September 2022 - Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, Warisi Demokrasi yang Bukan Lucu-lucuan 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai ide pengusungan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden sah-sah saja dalam sistem presidensial. Apalagi tidak ada aturan yang tertulis bahwa Presiden dua periode tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden.

Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Masinton Pasaribu, di kantor Tribun Network, Jakarta, Senin 26 September 2022:

Bagaimana Bang Masinton melihat ide fenomenal ini kalau saya melihatnya tidak bahwa ini leterlek mengajukan Prabowo-Jokowi, tapi ada pesan mungkin?

Sebagai sebuah keinginan atau pesan agar pemilu 2024 nanti tidak seperti pemilu sebelumnya.

Tadi kalau dibilang sampai ada yang cerai, itu kalau politik dibawa baper begitu. Istilah anak sekarang, kena mental.

Baca juga: Jokowi Minta Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK, Pengacara: Tunggu Sampai Gubernur Papua itu Sembuh

Jadi sebenarnya adalah kita semua harus memberikan edukasi dan pemahaman bersama kepada publik bahwa apapun pemilu sebagai sarana demokrasi itu harus bagian dari penguatan identitas kebangsaan kita.

Bangsa yang majemuk tadi.

Pemilu itu untuk melahirkan kepemimpinan jangan sampai dinodai dengan keterbelahan memainkan isu-isu yang membuat kondisi bangsa kita menjadi tidak kondusif.

Maka sebenarnya nggak tahu apakah Sekber terkoneksi juga dengan Qodari temannya Pak Toto yang usulkan Jokowi-Prabowo karena nggak bisa tiga periode ya sudah dibalik lagi Prabowo-Jokowi.

Artinya memang ada mencoba mengupayakan itu. It's ok, itu oke-oke saja dalam sistem demokrasi kita, tetapi kalau saya lihat dalam perspektif ketatanegaraannya.

Jabatan Wakil Presiden itu dalam konstitusi dia membantu tugas Presiden.

Beda halnya kalau sistem ketatanegaraan kita bukan presidensial atau gabungan parlementer dengan presiden atau terpisah.

Nah kalau kita kan presidensial.

Semua urusan kepala negara dan kepala pemerintahan ada di Presiden.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved