Data Populasi Hewan Tak Sesuai, Sekda Bali Akui Temuan Tim Satgas Nasional Penanganan PMK

Ini tentunya dapat membuat carier atau membawa virus PMK dan para peternak yang ia lihat belum menggunakan APD.

Sementara itu, Kepala Pasar Beringkit menyatakan 3 bulan ini pasar telah ditutup, namun belum ada peprsiapan bioecurity juga untuk Pasar yang dibuka dengan kapasitas penjualan 600-700 ekor per hari.

“Percepatan vaksinasi PMK, diperlukan sosiaisasi lagi. Perlunya masyarakat mendapat informasi pentingnya biosecurity dan sebagai usulan dengan membuat desinfeksi di setiap pintu masuk dan keluar kandang. Meskipun testing pengobatan dan potong bersyarat bukan jadi program utama, tapi kami tetap lakukan. Untuk pengobatan, dari hasil diskusi antara lain terbatasnya akses peternak kepada sentra,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengakui soal temuan Tim Peninjau BNPB Satgas Nasional PMK Provinsi.

“Mengenai data ini, teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah mengakui bahwa data yang kemarin dipakai adalah data hasil pendataan tahun 2021 dan memang kita belum sempat lakukan pendataan ulang,” katanya, pada acara yang sama.

Data ini, kata Dewa Indra, akan di-update setiap semester.

Dan saat ini update data akan dilakukan berbarengan dengan vaksinasi dan biosecurity.

Sebelum pertemuan ini beberapa kabupaten juga sudah melakukan update data, seperti Jembrana dan Denpasar.

Data-data tersebut akan digunakan untuk bassis data.

Sementara untuk jumlah vaksinator di Bali yang resmi ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kesehatan hewan, baik di provinsi atau kabupaten/kota.

“Sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Yang menjadi tidak cukup adalah karena kita diberikan waktu pada bulan ini sudah harus 80 persen vaksinasi. Kalau dibandingkan jumlah vaksinator, populasi dan waktu yang tersedia menjadi kekurangan. Itu kami sudah tahu maka dari itu kami bekerjasama dengan fakultas kedokteran hewan Unud dan kami sudah dibantu dari FK Hewan Unud. Kami juga bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonsia cabang Bali. Itu sudah kita manfaatkan. Jadi ada vaksinator dari Distan provinsi dan kabupaten/kota, FK Hewan Unud, dan Persatuan Dokter Hewan,” imbuhnya.

Sementara itu, Dewa Indra menanggapi adanya pengiriman babi secara ilegal keluar Bali.

“Beberapa sudah ditemukan pengiriman secara ilegal. Hal tersebut karena ada larangan, sementara babi mereka sudah waktunya dijual. Mereka juga terikat kontrak di luar karena kita mengambil kebijakan setop makanya dilakukan berbagai jalan, cara dan waktu untuk bisa melewatkan babinya,” kata Dewa.

Hingga akhirnya ia melaporkan kejadian tersebut ke Menkomarves sehingga, kini di Bali telah dibuka untuk pengiriman babi keluar pulau.

Namun untuk babi yang akan masuk belum diperbolehkan. Untuk saat ini sudah dibuka, kata Dewa, tidak ada yang illegal, namun juga dengan pemeriksaan kesehatan biosecurity-nya.