Berita Bali

Data Populasi Hewan Tak Sesuai, Sekda Bali Akui Temuan Tim Satgas Nasional Penanganan PMK

Tim Peninjau BNPB Satgas Nasional PMK Provinsi melakukan kunjungan lapangan terkait penanganan PMK, tiga pasar hewan di Karangasem buka

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Ilustrasi pasar hewan - Data Populasi Hewan Tak Sesuai, Sekda Bali Akui Temuan Tim Satgas Nasional Penanganan PMK 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tim Peninjau BNPB Satgas Nasional PMK Provinsi (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPBD) melakukan kunjungan lapangan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Provinsi Bali pada beberapa kabupaten.

Tim Pakar Satgas Penanganan PMK, Ade Niryana mengatakan, ada 6 kabupaten/kota yang telah dikunjungi, 26-27 September 2022.

Di antaranya Karangasem (Desa Juntal Kaja) Klungkung (Desa Takmung), Gianyar (Desa Saba), Buleleng (Desa Rangdu), Badung (Desa Abiansemal dan Mengwitani) dan Tabanan (Baturiti).

Adapun aktivitas penanganan PMK yang dikunjungi seperti kegiatan vaksinasi di peternakan perorangan, pengepul dan peternak sapi, Pasar Hewan Beringkit, UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah Bali.

Baca juga: Tiga Pasar Hewan di Karangasem Mulai Dibuka, Harus Melakukan Koordinasi dengan Satgas PMK

“Tujuan kunjungan ini bukan hanya kita mencari masalah siapa yang salah, tetapi mencari solusi untuk memerkuat kebijakan yang telah ditetapkan di Pemda Bali sehingga mnghasilkan keputusan tepat dalam penanganan PMK,” katanya pada Rapat Antara Satgas Penanganan PMK Nasional dengan Satgas PMK Provinsi Bali serta Satgas Kabupaten/Kota, Rabu 28 September 2022.

Dia mengatakan, program vaksinasi menjadi perhatian karena Bali sudah mendapatkan target secara nasional dimana vaksinasi PMK harus tercapai 80 persen pada Oktober.

Selain vaksinasi pihaknya juga mengobservasi program lainnya, seperti biosecurity, testing, potong bersyarat dan pengobatan.

“Untuk vaksinasi terdapat beberapa tantangan, yakni ketidaksesuaian data populasi hewan di lapangan dan di BPS tahun 2021 sehingga tidak mencerminkam kondisi sebenarnya. Untuk itu, kami mengusulkan dilakukan pemutakhiran data populasi hewan dari sekarang. Kalau bisa melibatkan tokoh adat setempat karena, menurut kami, pengaruhnya sangat berperan,” katanya.

Lalu dari segi SDM dan tim vaksinator, meskipun sudah terbentuk, Ade melihat kondisi geografis masih belum tercukupi dan dikhawatirkan tim yang sudah optimistis ini kesehatannya terganggu dengan medan yang sulit hingga perlu diperlukan penambahan SDM dengan menurunkan tenaga seperti babinkamtibmas, babinsa dan mempertimbangkan ketersediaan tenaga.

Ketiga, mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi, Ade juga mengatakan belum ada juknis urusan vaksin PMK karena pihaknya mendapatkan laporan dari beberapa kasus sapi mati pasca vaksinasi, yang salah satunya kematian janin yang di atas 7 bulan.

“Jangan sampai menimbulkan stigma program vaksinasi membuat kerugian bagi masyarakat dan dengan adanya vaksin yang hadir di Bali tentunya perlu disusun petunjuk teknis menghindari hal-hal tersebut,” tambahnya.

Sementara mengenai sarana dan prasarana pihaknya sudah berdiskusi dan tim lapangan serta yang diperlukan coolbox, selain itu juga dibutuhkan transportasi kendaraan yang ideal.

Ini perlu mendapat perhatian untuk menyediakan coolbox kapasitas 6 liter dan pemanfaatan motor.

“Kelima, penandaan vaksinasi, saya lihat belum. Petugas di lapangan terpaksa menandai, misal dengan kalung rabies merah, bahkan ada yang tidak ditandai. Khawatirnya nanti hewan yang belum tervaksinasi terlewat dan ketika dilakukan penjualan itu akan terjadi kebingungan karena ada yang divaksinasi, ada yang tidak,” paparnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved