Data Populasi Hewan Tak Sesuai, Sekda Bali Akui Temuan Tim Satgas Nasional Penanganan PMK

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Tim Peninjau BNPB Satgas Nasional PMK Provinsi (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, BPBD) melakukan kunjungan lapangan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Provinsi Bali pada beberapa kabupaten.

Tim Pakar Satgas Penanganan PMK, Ade Niryana mengatakan, ada 6 kabupaten/kota yang telah dikunjungi, 26-27 September 2022.

Di antaranya Karangasem (Desa Juntal Kaja) Klungkung (Desa Takmung), Gianyar (Desa Saba), Buleleng (Desa Rangdu), Badung (Desa Abiansemal dan Mengwitani) dan Tabanan (Baturiti).

Adapun aktivitas penanganan PMK yang dikunjungi seperti kegiatan vaksinasi di peternakan perorangan, pengepul dan peternak sapi, Pasar Hewan Beringkit, UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah Bali.

Baca juga: Tiga Pasar Hewan di Karangasem Mulai Dibuka, Harus Melakukan Koordinasi dengan Satgas PMK

“Tujuan kunjungan ini bukan hanya kita mencari masalah siapa yang salah, tetapi mencari solusi untuk memerkuat kebijakan yang telah ditetapkan di Pemda Bali sehingga mnghasilkan keputusan tepat dalam penanganan PMK,” katanya pada Rapat Antara Satgas Penanganan PMK Nasional dengan Satgas PMK Provinsi Bali serta Satgas Kabupaten/Kota, Rabu 28 September 2022.

Dia mengatakan, program vaksinasi menjadi perhatian karena Bali sudah mendapatkan target secara nasional dimana vaksinasi PMK harus tercapai 80 persen pada Oktober.

Selain vaksinasi pihaknya juga mengobservasi program lainnya, seperti biosecurity, testing, potong bersyarat dan pengobatan.

“Untuk vaksinasi terdapat beberapa tantangan, yakni ketidaksesuaian data populasi hewan di lapangan dan di BPS tahun 2021 sehingga tidak mencerminkam kondisi sebenarnya. Untuk itu, kami mengusulkan dilakukan pemutakhiran data populasi hewan dari sekarang. Kalau bisa melibatkan tokoh adat setempat karena, menurut kami, pengaruhnya sangat berperan,” katanya.

Lalu dari segi SDM dan tim vaksinator, meskipun sudah terbentuk, Ade melihat kondisi geografis masih belum tercukupi dan dikhawatirkan tim yang sudah optimistis ini kesehatannya terganggu dengan medan yang sulit hingga perlu diperlukan penambahan SDM dengan menurunkan tenaga seperti babinkamtibmas, babinsa dan mempertimbangkan ketersediaan tenaga.

Ketiga, mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi, Ade juga mengatakan belum ada juknis urusan vaksin PMK karena pihaknya mendapatkan laporan dari beberapa kasus sapi mati pasca vaksinasi, yang salah satunya kematian janin yang di atas 7 bulan.

“Jangan sampai menimbulkan stigma program vaksinasi membuat kerugian bagi masyarakat dan dengan adanya vaksin yang hadir di Bali tentunya perlu disusun petunjuk teknis menghindari hal-hal tersebut,” tambahnya.

Sementara mengenai sarana dan prasarana pihaknya sudah berdiskusi dan tim lapangan serta yang diperlukan coolbox, selain itu juga dibutuhkan transportasi kendaraan yang ideal.

Ini perlu mendapat perhatian untuk menyediakan coolbox kapasitas 6 liter dan pemanfaatan motor.

“Kelima, penandaan vaksinasi, saya lihat belum. Petugas di lapangan terpaksa menandai, misal dengan kalung rabies merah, bahkan ada yang tidak ditandai. Khawatirnya nanti hewan yang belum tervaksinasi terlewat dan ketika dilakukan penjualan itu akan terjadi kebingungan karena ada yang divaksinasi, ada yang tidak,” paparnya.

Untuk vaksinasi di lapangan, testing, biosecurity, karena target vaksinasi yang dibebaskan tinggi, akhirnya biosecurty di level peternak tidak berjalan optimal, misalnya petugas menggunakan baju pelindung dari 1 kandang ke lain.

Ini tentunya dapat membuat carier atau membawa virus PMK dan para peternak yang ia lihat belum menggunakan APD.

Sementara itu, Kepala Pasar Beringkit menyatakan 3 bulan ini pasar telah ditutup, namun belum ada peprsiapan bioecurity juga untuk Pasar yang dibuka dengan kapasitas penjualan 600-700 ekor per hari.

“Percepatan vaksinasi PMK, diperlukan sosiaisasi lagi. Perlunya masyarakat mendapat informasi pentingnya biosecurity dan sebagai usulan dengan membuat desinfeksi di setiap pintu masuk dan keluar kandang. Meskipun testing pengobatan dan potong bersyarat bukan jadi program utama, tapi kami tetap lakukan. Untuk pengobatan, dari hasil diskusi antara lain terbatasnya akses peternak kepada sentra,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengakui soal temuan Tim Peninjau BNPB Satgas Nasional PMK Provinsi.

“Mengenai data ini, teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah mengakui bahwa data yang kemarin dipakai adalah data hasil pendataan tahun 2021 dan memang kita belum sempat lakukan pendataan ulang,” katanya, pada acara yang sama.

Data ini, kata Dewa Indra, akan di-update setiap semester.

Dan saat ini update data akan dilakukan berbarengan dengan vaksinasi dan biosecurity.

Sebelum pertemuan ini beberapa kabupaten juga sudah melakukan update data, seperti Jembrana dan Denpasar.

Data-data tersebut akan digunakan untuk bassis data.

Sementara untuk jumlah vaksinator di Bali yang resmi ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kesehatan hewan, baik di provinsi atau kabupaten/kota.

“Sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Yang menjadi tidak cukup adalah karena kita diberikan waktu pada bulan ini sudah harus 80 persen vaksinasi. Kalau dibandingkan jumlah vaksinator, populasi dan waktu yang tersedia menjadi kekurangan. Itu kami sudah tahu maka dari itu kami bekerjasama dengan fakultas kedokteran hewan Unud dan kami sudah dibantu dari FK Hewan Unud. Kami juga bekerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonsia cabang Bali. Itu sudah kita manfaatkan. Jadi ada vaksinator dari Distan provinsi dan kabupaten/kota, FK Hewan Unud, dan Persatuan Dokter Hewan,” imbuhnya.

Sementara itu, Dewa Indra menanggapi adanya pengiriman babi secara ilegal keluar Bali.

“Beberapa sudah ditemukan pengiriman secara ilegal. Hal tersebut karena ada larangan, sementara babi mereka sudah waktunya dijual. Mereka juga terikat kontrak di luar karena kita mengambil kebijakan setop makanya dilakukan berbagai jalan, cara dan waktu untuk bisa melewatkan babinya,” kata Dewa.

Hingga akhirnya ia melaporkan kejadian tersebut ke Menkomarves sehingga, kini di Bali telah dibuka untuk pengiriman babi keluar pulau.

Namun untuk babi yang akan masuk belum diperbolehkan. Untuk saat ini sudah dibuka, kata Dewa, tidak ada yang illegal, namun juga dengan pemeriksaan kesehatan biosecurity-nya.

Sebelumnya, pengiriman babi telah dibuka oleh pemerintah. Namun di balik itu, diduga ada indikasi penyelundupan pengiriman babi ilegal keluar daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) Bali I Katut Hari Suyasa, Selasa 27 September 2022.

“Saya minta kepada pemerintah itu diketatkan masalah penyelundupan itu. Masak wibawa pemerintah tercoreng oleh penyelundupan seperti itu. Ada indikasi kita lihat kalau disuruh membuktikan sulit, kecuali harus terjun dan lihat langsung,” kata dia.

Tiga Pasar di Karangasem Buka

TIGA pasar hewan di Kabupaten Karangasem akhirnya dibuka setelah hampir tiga bulan tutup akibat merebaknya kasus PMK.

Pasar tersebut adalah Pasar Hewan Bebandem, Pasar Hewan Pempataan, dan Pasar Hewan Rubaya.

Kepala Dinas Koperasi, Prindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Karangasem, I Gede Loka Santika, mengatakaan, pembukaan pasar hewan sesuai rapat Satgas PMK di Karangasem, Selasa 27 September 2022, sesuai hari pasaran.

"Pembukaan pasar hewan mengacu pasa surat dari Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali Nomor 105/SatgasPMK/IX/2022 tertanggal 23 September 2022 terkait pembukaan kembali pasar hewan," ungkap Gede Loka Santika, Rabu 28 September 2022.

Pejabat asal Kubu mengaku, pasar hewan dibuka seesuai jadwal buka pasar.

Petugas harus berkoordinasi dengan Satgas PMK Karangasem dalam pengawasan yang ketat, seperti testing, vaksin, dan biosecurity terhadap ternak yang masuk pasar.

"Petugas harus melaporkan ke Satgas PMK Karangasem seandainya ditemukan adanya ternak dengan gejala mengarah ke PMK," tambah Loka Santika.

Ditambahkan, keputusan bisa ditinjau kembali jika seandainya nanti ditemukan ada penyebaran PMK di Bumi Lahar.

Pihaknya berharap penyebaran kasus penyakit PMK tak ada.

Mengingat hampir puluhan ribu ekor sapi sudah divaksinasi oleh UPTD Puskeswan Karangasem.

Penutupan pasar hewan dimulai Mei 2022.

Selama ditutup petugas Diskoperindag telah melaksanakan penyemprotan desinfektan, pembersihan di Pasar Hewan dengan harapan, penyebaran virus bisa ditekan.

Peternak harus rajin membersihkan kandang, agar kasus PMK tak menyebar.

Penutupan 3 pasar hewan berdampak ke pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.

Ratusan juta dari pendapatan retribusi pasar hewan hilang. Mengingaat retribusi dari pasar hewan cukup mendongkrak PAD.

Pendapatan per bulan bisa mencapai puluhan juta dari setiap pasar hewan. (sar/ful)

Kumpulan Artikel Bali