934 Siswa di Jembrana Terdampak Bencana Alam, Seberangi Sungai Menuju Sekolah

"Sejak bencana itu, kita sudah ada kebijakan untuk tidak menyekolahkan siswa. Tapi, dialihkan ke daring. Kemudian untuk mereka yang punya jalur alternatif, sudah kami sarnakan lewat sana, meskipun lebih jauh dan makan waktu," tandasnya.

Bupati Jembrana, I Nengah Tamba menyiapkan sekitar Rp1 miliar untuk membangun akses jembatan sementara.

Sebab, pasca bencana alam yang menerjang Jembrana mengakibatkan tujuh jembatan rusak bahkan putus dan mengakibatkan aktivitas masyarakat.

Diharapkan jembatan tersebut bisa membuat aktivitas masyarakat kembali normal, terutama untuk perekonomian dan sekolah.

Sebelumnya, Jembrana telah melakukan rapat koordinasi terkait recovery pasca bencana dengan Forkompinda Provinsi Bali, termasuk dengan BBPJN dan lainnya.

Untuk persiapan anggaran penanganan, relokasi rumah serta perbaikan jembatan merupakan hasil dari rapat koordinasi dengan Forkopimda Provinsi Bali.

Nengah Tamba menjelaskan, untuk perbaikan jembatan sementara tersebut akan dilakukan dengan anggaran yang bersumber dari BKK Provinsi Bali.

Jika sebelumnya, dana BKK Provinsi Bali untuk pembangunan tempat ibadah dan infrastruktur lainnya akan dialihkan menjadi penanganan bencana.

"Artinya kita alihkan ke penanganan. Sekarang masih dikaji oleh tim kita. Baik itu yang Jembatan Gelar, di Penyaringan, Yehembang dan lainnya juga," ungkapnya.

Dalam kedaruratan ini, kata dia, jembatan yang dibangun ini diharapkan bisa membuat warga melakukan aktivitas, seperti sekolah, dagang, dan aktivitas lainnya.

"Ini kecuali mobil ya. Kita sediakan anggaran kurang lebih Rp1 miliar dari BKK. Ini akan berlaku hingga 2023 nanti atau hingga jembatan permanen selesai dibangun," tegasnya.

Kemudian, kata dia, relokasi rumah warga yang terdampak banjir sudah disediakan tanah milik Provinsi Bali di wilayah Desa Penyaringan dan Tegal Cangkring.

Kemudian untuk ganti rugi, akan dianggarkan per KK.

Nilainya disesuaikan dengan kerusakannya, misalnya rusak ringan, sedang atau berat.

"Untuk persoalan relokasi rumah yang di Pebuahan dan lainnya, jika warga mau, bisa gabung ke tanah provinsi yang disediakan tersebut," tegasnya.