Berita Buleleng

DPRD Buleleng Langsung Rapat Dengan BPJS Kesehatan Usai Geger Terkait Berobat Cukup Bawa KTP

DPRD Buleleng langsung adakan rapat dengan BPJS Kesehatan usai geger Pemkot Medan terkait berobat cukup bawa KTP saja.

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
DPRD Buleleng saat menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Jumat (2 Desember 2022) 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Pernyataan Pemerintah Medan yang mencukupkan masyarakatnya membawa KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan membuat DPRD Buleleng geger.

Dewan pun langsung menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan pada Jumat (2/11). Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat gabungan komisi DPRD Buleleng.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, pertemuan dengan BPJS Kesehatan ini untuk memintai penjelasan terkait pernyataan dari Pemkot Medan, sehingga program tersebut juga dapat diaplikasikam di Buleleng.

Terlebih Buleleng sudah dinyatakan Universal Health Coverge (UHC) per 1 November 2022 lalu. Artinya sudah 95,45 persen penduduk di Buleleng telah terdaftar sebagai peserta JKN baik PBI APBN, PBI APBD, PPU atau mandiri.

Namun dari hasil rapat tersebut, seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di rumah sakit ditegaskan memang sejatinya dapat menunjukan KTP atau KIS, apabila sudah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun bagi peserta yang KISnya di non aktifkan oleh sistem, perlu dilakukan verifikasi oleh Dinsos Buleleng. Verifikasi dilakukan untuk melihat apakah peserta masuk kategori miskin atau tidak.

"Ternyata Buleleng bisa seperti Medan. Tapi untuk peserta yang kartunya non akrif memang perlu verifikasi dari Dinsos Buleleng. Verifikasi dilakukan untuk melihat apakah dia peserta PPU, atau kurang mampu. Kalau PPU kan tidak mungkin kami biayai dari APBD. Kalau Buleleng mau tanpa perku embel-embel lagi, 100 persen masyarakatnya harus tercover JKN. Sekarang kan masih ada 27 ribu penduduk yang tercover, itu butuh anggaran Rp 70 Miliar. Apakah kita mampu?," kata Supriatna.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Endang Triana Simanjuntak mengatakan, peserta JKN memang tidak perlu menunjukan KIS apabila ingin mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Baca juga: Kabupaten Buleleng Sumbangkan Desa Wisata Terbanyak di Bali, Total 75 Desa

Dengan menunjukan KTP saja, peserta dipastikan akan mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas, asalkan masyarakat tersebut sudah terdaftar sebagai peserta JKN.

"Kalau penggunaan KTP diluar kepesertaan, memang harus melalui mekanisme pengusulan di Dinsos, agar kepesertaannya dibantu Pemda (KIS PBI,red) jika menenuhi kriteria. Kalau sudah ditangani oleh Dinsos, tidak perlu ke kantor BPJS lagi karena sistem kami sudah bisa akses langsung secara online di faskes," jelasnya.

Endang pun menyebut, masyarakat saat ini tinggal memastikan data kependudukannya tercatat dengan benar, saat rekam e- KTP. Sebab proses kepesertaan JKN berbasis NIK.

Dengan Buleleng ditetapkan sebagai UHC, keuntungannya terang Endang ialah JKN KIS peserta dapat aktif dalam kurun waktu 3x24 jam.

Sementara bagi peserta yang KISnya di non aktifkan, verifikasi perlu dilakukan untuk melihat apakah peserta masuk dalam segmen kurang mampu, mandiri atau Pekerja Penerima Upah (PPU). Jika peserta masuk dalam segmen mandiri, BPJS Kesehatan telah memiliki program memberikan kesempatan peserta untuk menyicil tunggakan iuran.

Sementara apabila PPU, maka peserta bisa menuntut perusahaan, sebab Perusahaan memang harus mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN. Sementara apabila peserta tergolong kurang mampu, maka dapat dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Jadi tidak semua peserta harua ditanggung oleh pemerintah. Jika seluruh persyaratan selesai, 3x24 jam dirawat inap, kartu bisa aktif. Masyarakat juga diharapkan jika masuk rumah sakit, kasih tau saja mau umum atau pakai BPJS. Jangan sampai awalnya ngaku umum, saat pulang baru bilang mau pakai BPJS. Sesuai regulasi itu tidak bisa, walau sedang menunggu 3x24 jam itu. Jadi kepesertaan harus diakui dari awal," terangnya. (rtu)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved