DPRD Gianyar Minta Ungkap ke Publik, Soal Putus Kerjasama BPJS Kesehatan dengan RS Family Husada

"Sejumlah keluhan memang banyak yang kami terima. Mulai dari dalih kelas III penuh hingga pasien diarahkan naik kelas, serta klaim-klaim yang terkesan janggal," ungkapnya.

Terlepas dari ada unsur kesengajaan ataupun tidak, tindakan para pihak yang melengceng dari perjanjian, memang wajib disikapi dan dievaluasi.

Namun, pihaknya mengingatkan jika ada unsur pelanggaran hukum tentunya tidak boleh ditutup-tutupi dan wajib ditindaklanjuti.

"Pelayanan kesehatan masyarakat adalah hal utama yang harus dilaksanakan. Namun bukan berarti segala kesalahan, pelanggaran atauan perbuatan melanggar hukum dalam proses pelayanan ini dapat diabaikan," tandasnya. (*)