DPRD Gianyar Minta Ungkap ke Publik, Soal Putus Kerjasama BPJS Kesehatan dengan RS Family Husada

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pemutusan hubungan kerjasama yang dilakukan BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Family Husada Gianyar, mengejutkan kalangan DPRD Gianyar.

Pasalnya, hal ini baru pertama kali terjadi di Kabupaten Gianyar.

Ditakutkan, berkurangnya rumah sakit yang melayani pasien JKN akan berdampak pada kesehatan masyarakat Gianyar.

Terlebih lagi, kedua belah pihak tak menyebutkan alasan yang gamlang terkait hal tersebut.

Hal yang membuat curiga ada ketidak beresan, lantaran pihak BPJS Kesehatan meminta agar RS swasta tersebut berbenah dan melakukan evaluasi.

Kondisi itu mensinyalir selana ini ada ketidak beresan di internal RSU Family Husada terhadap layanan pasien BPJS Kesehatan. 

Ketua Komisi IV DPRD Gianyar, Ni Made Ratnadi, Rabu 21 Desember 2022 mengatakan, melihat kondisi antara BPJS Kesehatan dengan RSU Family Husada menyiratkan ada hal yang mencurigakan.

Sebab di satu sisi, BPJS meminta RS berbenah, dan di satu sisi RSU Family Husada akan berbenah agar bisa kembali menjadi RS rujukan BPJS Kesehatan. 

"Logikanya, jika sebuah perjanjian diputus ataupun tidak diperpanjang lagi, tentunya ada hal-hal yang tidak sesuai. Dan tentunya para pihak yang mengatahui itu. Dalam hal ini pihak BPJS dan RSU Family Husada," ujar Ratnadi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Tolak Perpanjang Kerja Sama dengan Salah Satu RS Swasta di Gianyar

Dikarena BPJS Kesehatan tersebut merupakan milik masyarakat.

Karena itu, pihaknya pun akan menelusuri penyebab pemutusan ini, supaya jika nanti ada ketidak beresan.

Maka semua pihak bisa mengawasi.

"Kami dari Komisi IV tentunya akan turun untuk rumah sakit ini. Kami hanya ingin memastikan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai denga perjanjian JKN agar segera dievaluasi. Intinya pembinaan lah dulu. Keberadaan RS swasta ini kan sangat membantu program pemerintah," terangnya.

Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra berharap agar unit-unit Fasilitas kesehatan lebih transparan.

Terlebih, keberadaan lembaga ini kerap menuai sorotan selama pandemi covid-19.