Pemilu 2024

Polemik Pemilu Sistem Proporsional, Pengamat Politik: Proporsional Terbuka Indikator Demokrasi Sehat

Polemik Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup, Pengamat Politik : Proporsional Terbuka Indikator Demokrasi Sehat

ist
Pengamat politik dan Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana, Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP., M.Sos. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemilu sistem proporsional terbuka dinilai menjadi indikator demokrasi yang sehat.

Hal itu disampaikan oleh pengamat politik, Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP., M.Sos., saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telepon pada Selasa 3 Januari 2023.

Efatha menuturkan, sistem pemilu terbuka dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik.

Adanya kesempatan yang sama menjadi indikator penting dalam melihat proses demokrasi.

“Open elections seringkali dianggap sebagai salah satu indikator penting dari demokrasi yang sehat, karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik,” jelas Efatha saat kepada Tribun Bali.

Bahkan sistem Pemilu terbuka banyak digunakan oleh negara-negara dengan tingkat kebebasan yang tinggi.

Seperti misalnya di sejumlah negara maju diantaranya Amerika Serikat dan Inggris.

Kendati banyak digunakan oleh negara maju, Efatha yang juga merupakan Dosen Program Studi Ilmu Politik di Universitas Udayana itu menuturkan, sistem Pemilu terbuka juga digunakan oleh sejumlah negara berkembang. Seperti misalnya digunakan oleh Indonesia dan India.

“Open elections biasanya terjadi di negara-negara di mana terdapat tingkat kebebasan yang tinggi, seperti di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Namun, open elections juga dapat terjadi di negara-negara yang sedang berkembang,” tambah Efatha.

Sementara itu, sistem Pemilu proporsional tertutup dinilai terdapat sejumlah keterbatasan.

Seperti misalnya terbatasnya kandidat yang ingin berpartisipasi, dan terbatasnya pilihan pemilih lantaran diharuskan hanya memilih partai politik saja, tanpa langsung memilih kandidat.

“Closed elections, di sisi lain, adalah sistem pemilihan umum di mana hanya segelintir orang yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan, baik sebagai calon atau sebagai pemilih juga nanti takutnya akan dibatasi,” jelas Efatha Filomeno.

Lebih lanjut, Efatha yang juga pendiri Malleum Iustitiae Institute itu menuturkan, Pemilu dengan sistem proporsional terbuka tak terlalu memberatkan anggaran negara.

Pasalnya, pengeluaran negara dalam menyelenggarakan Pemilu hanya sebesar 6 persen dari jumlah APBN secara keseluruhan.

“Jangan harap kita segera beralih ke closed election hanya karena alasan anggaran. Toh juga APBN kita sangat mampu mendukung penyelenggaran pemilu. 76,6 triliun untuk KPU dan 33,8 triliun untuk Bawaslu. kalau di total dari APBN hanya 6 persen saja.”

“Masih terlalu hiperbola jika framing pemilu (sistem terbuka) dianggap merugikan negara,” pungkas Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP., M.Sos., saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telepon pada Selasa 3 Januari 2023.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved