Gubernur Bali Wayan Koster Raih Puluhan Penghargaan karena Revolusioner, Berikut Daftarya

TRIBUN-BALI.COM - Capaian Kebijakan dan Program Baru yang dipimpin Gubernur Bali, Wayan Koster, di Pemerintah Provinsi Bali telah mendapat respon, apresiasi, pengakuan, dan penghargaan dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga.

Para akademisi menilai Gubernur Koster memiliki sense of political yang bagus. Koster pun dianggap sangat logis meraih berbagai penghargaan karena revolusioner.

Penghargaan tersebut, di antaranya yaitu:

1) Nilai BB (Baik Sekali) untuk pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tahun 2021;

2) Penghargaan kategori Sangat Baik dalam penerapan Sistem Merit, dari Komisi Aparatur Sipil Negara, tahun 2021;

3) Penghargaan Peringkat I Badan Kepagawaian Negara AWARD dalam Implementasi Penilaian Kinerja, tahun 2021;

4) Penghargaan Peringkat I Badan Kepagawaian Negara AWARD tahun 2021 dalam Komitmen Pengawasan dan Pengendalian;

Baca juga: Gubernur Koster Cabut Semua Aturan Sanksi Pelanggaran PPKM di Bali

5) Kategori Tinggi dari 16 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menjadi proyek percontohan dalam Indeks Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, tahun 2022;

6) Rangking Pertama dalam Penilaian Kualitas Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dari 34 Provinsi di Indonesia dan semua Kementerian/Lembaga, dari Komisi Aparatur Sipil Negara, tahun 2021;

7) Anugerah Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi kategori Sangat Baik, dari Komisi Aparatur Sipil Negara, tahun 2022;

8) Pencapaian Angka Terendah jumlah Stunting sebesar 10,9 persen tahun 2021, dan sebesar 8,9% tahun 2022 dari 34 Provinsi di Indonesia, dari Kementerian Kesehatan RI, tahun 2021;

9) Peringkat Terbaik Pertama Pengelola Program Indonesia Pintar, dari 34 Provinsi di Indonesia, oleh Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tahun 2022;

10) Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Terbaik 2, kategori Provinsi dengan nilai 94, 01, oleh Ombudsman RI, tahun 2022;

11) Penghargaan khusus atas Pemenuhan Maklumat Pelayanan dan Layanan Kompensasi oleh Ombudsman RI, tahun 2022;

12) Innovation Government Award dengan Predikat Terinovatif, oleh Kemendagri RI, tahun 2022;

13) Penghargaan dalam Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), oleh Bank Indonesia, tahun 2022;

14) Satu-satunya Provinsi memperoleh kategori Sangat Baik, dengan indeks 3,68 dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari 34 Provinsi di Indonesia, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tahun 2021;

15) Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Pembina HAM Kabupaten/Kota, oleh Kemenkumham RI, tahun 2022;

16) Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik I dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, oleh Kemenkumham RI, tahun 2022;

17) Penghargaan karena Berperan Aktif Dalam Memacu Pertumbuhan Kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, oleh Menkumham RI, tahun 2022;

18) Penghargaan yang sama juga diberikan kepada Dekranasda Provinsi Bali;

Baca juga: Kebijakan Produk Lokal Gubernur Wayan Koster Jadi Inspirasi Hotel di Bali

19) Urutan Teratas dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 83,15 tahun 2021 dan Urutan Kedua dengan skor 80,99 tahun 2022, dari 34 Provinsi di Indonesia, Oleh Komisi Informasi Pusat RI;

20) Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik, Predikat Informatif dengan nilai 92,20 tahun 2020, nilai 96,32 tahun 2021, dan nilai 97,72 tahun 2022, oleh Komisi Informasi Pusat RI;

21) Nilai BB (Baik Sekali) untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tahun 2021.

22) Peringkat Terbaik dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, dari 34 Provinsi di Indonesia, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tahun 2022;

23) Penghargaan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada kategori Instansi Pemerintah (IP) Umum, oleh MENPAN-RB RI, tahun 2022;

24) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan kualitas semakin baik dalam tata kelola keuangan daerah dari BPK RI, 9 kali berturut-turut sampai tahun 2021;

25) Peringkat Pertama Kategori Pemerintah Provinsi dalam Capaian Indeks Pencegahan Korupsi (MCP), oleh KPK RI, tahun 2020, 2021, dan 2022;

26) Peringkat I kategori Pemerintah Provinsi dalam Survei Penilaian Integeritas (SPI) Dengan Indeks 78,82, oleh KPK RI, tahun 2022;

27) Penghargaan Apresiasi atas Komitmen dan Kontribusi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Pelaksanaan Aksi Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (Implementasi Katalog Lokal), oleh KPK RI, tahun 2022;

28) Pengakuan dari The International Energy Agency (IEA) tahun 2020, terhadap visi “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Pembangunan Rendah Karbon berdasarkan hasil study di 100 kota dari 40 negara.

Atas prestasi tersebut, mantan Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si menilai 4 tahun kepemimpinan Koster bersama Cok Ace di Pemprov Bali sudah bagus menjalankan program-program berbasis kepentingan rakyat yang didahului dengan membuat perangkat suprastruktur/regulasi.

Sehingga Koster-Ace dalam menggerakan kepemimpinannya mempunyai pondasi atau payung hukum untuk melakukan pembangunan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

“Saya lihat kian mantap, karena ia membangun struktur pembangunan dengan meletakan program prioritas yang mencakup 5 bidang, yaitu : Bidang Pangan, Sandang dan Papan; Bidang Kesehatan dan Pendidikan; Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; dan Bidang Pariwisata,” katanya.

“Kemudian memasuki tahun ke III dan ke IV, Gubernur Wayan Koster membangun berbagai Infrastruktur darat, laut, dan udara Khusus untuk udara, saya lihat masih dalam proses. Dengan memasuki tahun ke V, saya berharap Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wagub Tjok Oka Sukawati sudah mulai fokus ke pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat 5 program prioritas pembangunan Bali dan konsep Ekonomi Kerthi Bali melalui 6 Sektor Unggulan sebagai Pilar Perekonomian Bali, yaitu: 1) Sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan dengan Sistem Pertanian Organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri, meliputi industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali; 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi. 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata, yaitu: pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat,” tambah Prof Dasi, yang juga merupakan Dosen S-2 di Undiknas Denpasar.

Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum memandang berbagai penghargaan yang diraih Pemprov merupakan hasil kerja revolusioner.

Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dijalankan oleh Koster sudah betul-betul diimplementasikan secara riil melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan fair dengan jumlah program yang sangat banyak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jadi prestasi yang sudah diraih Bapak Wayan Koster harus disosialisasikan dengan baik diseluruh media dan lapisan masyarakat, lengkap dengan hasil program kerja nyata yang dilakukannya, seperti melakukan Pembangunan Pelindungan Kawasan Suci Besakih di Karangasem, Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, Pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwi, Pembangunan 3 Pelabuhan sekaligus: Pelabuhan Sanur di Denpasar, Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng, Pembangunan Bendungan Tamblang di Buleleng, dan pembangunan Bendungan Sidan di wilayah Badung-Bangli-Gianyar, serta Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali, sepanjang 96 km, menghubungkan Gilimanuk-Mengwi,” terangnya. (*)