Pasca Kebakaran Pasar Pagi Desa Adat Lelateng, Pedagang Desa Adat Dapat Santunan

TRIBUN-BALI.COM - Pemprov Bali segera menyalurkan bantuan, terhadap pedagang dan desa adat pasca kebakaran Pasar Lelateng.

Pedagang mendapat santunan stimulan penguatan ekonomi, maksimal Rp 5 Juta dan untuk bangunannya diberikan bantuan di kisaran Rp 100 juta.

Bantuan tersebut diberikan, karena sebelumnya pedagang dan desa adat mengusulkan proposal permohonan bantuan ke provinsi yang difasilitasi BPBD Jembrana.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, pihaknya telah memfasilitasi menyiapkan berkas permohonan untuk dikirim ke Pemprov Bali.

Baca juga: Labfor Polda Bali Ambil Sampel Kabel dan Arang, Penyebab Kebakaran Pasar Tunggu Hasil Identifikasi

Baca juga: UPDATE: Kebakaran SPBU Ceningan Bali, Dipicu Sepeda Motor Konslet, Api Sambar Jerigen Bensin

"Setelah kebakaran pasar itu, pedagang dan desa adat sudah menyiapkan proposal.

Kemudian kami sempat lembut juga untuk mempersiapkan berkas untuk pengajuan ke provinsi," kata Agus Artana saat dikonfirmasi, Rabu 15 Februari 2023.

Agus Artana menjelaskan, bantuan yang diberikan dari Pemprov dalam dua kategori.

Diantaranya, bantuan untuk pedagang sebagai korban dan bantuan kepada Desa Adat Lelateng untuk perbaikan bangunan pasar.

Untuk pedagang yang jumlahnya sekitar 10 orang, diberikan bantuan maksimal Rp5 juta, kemudian untuk bangunan pasar diberikan bantuan sekitar Rp100 juta kepada desa adatnya.

"Untuk bangunan pasar, kerusakan dominan pada atapnya.

Tapi kerugian yang paling besar pada barang-barang milik pedagang di kiosnya," ungkapnya.

Bagaimana tahap pencairannya, Agus menyebutkan pihak Pemprov Bali bakal segera melakukan transfer ke rekening masing-masing penerima dalam waktu dekat.

"Tinggal ditransfer oleh pemprov saja ke masing-masing penerima," tandasnya.

Terpisah, Bendesa Adat Lelatent, I Mqde Samiada, membenarkan bahwa sudah ada informasi mengenai bantuan yang diberikan kepada pedagang dan desa adat pasca musibah kebakaran Pasar Lelateng.

Hingga saat ini pihaknya masih menunggu realisasi atau pencairan dari Pemprov Bali.