Tanggapi Keluhan Wisatawan Soal Lapak Portabel di Pantai Kuta, Anom Gumanti: Itu Hanya Dititipkan

TRIBUN-BALI.COM - Adanya lapak portable yang berada di sekitar Pantai Kuta termasuk Pasar Seni Kuta ternyata mengundang keluhan dari para wisatawan. 

Banyak wisatawan yang mengeluhkan lapak portable itu menutup pemandangan Pantai Kuta sehingga membuat mereka tidak nyaman. 

Mendengar kabar tersebut, I Gusti Anom Gumanti selaku Ketua Tim Penataan Pantai Kuta memberikan penjelasannya. 

“Jadi yang pertama, store ini tidak permanen dan ini hanya meminjam tempat untuk dititipkan di sini. 

Pantai Kuta pada tahun 2018 itu belum tergerus abrasi, tapi karena sekarang pantai begitu parah tergerus abrasi sehingga space-nya semakin sedikit, inilah kita titipkan terlebih dahulu di sini,” kata 

Sebanyak 482 lapak portable yang dibuat oleh kontraktor itu dititipkan agar dapat dinilai dan dicek kembali oleh pihak-pihak yang berwenang. 

Apabila nantinya telah dilaksanakan penyerahan dari pemerintah daerah kepada Desa Adat Kuta, maka selanjutnya desa adat yang akan mengatur agar penataannya lebih rapi. 

Penataan termasuk juga modifikasi lapak akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya nanti oleh para pemilik lapak. 

Baca juga: Pasar Seni Kuta Bali Kini Punya Wajah Baru, Bendesa Kuta Harap Bisa Datangkan Banyak Wisatawan

Namun, Pantai Kuta saat ini memang sedang mengalami kendala akibat bibir pantainya yang tergerus abrasi. 

“Masalahnya adalah untuk Desa Adat Kuta yang bentang pantainya yaitu 4 km dan akan ditempatkan lapak ini sekarang belum bisa dipasangkan. 

Abrasi pantai sudah sangat parah sehingga kita titipkan terlebih dahulu di sini,” ujar Anom saat ditemui di sela-sela Upacara Melaspas Pasar Seni Kuta. 

Lelaki yang juga merupakan Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Badung ini menjelaskan apabila nantinya penanganan abrasi dari pemerintah telah dilKuk dan terciptalah space maka akan segera dilakukan pengaturan lapak. 

Saat ini, Pantai Kuta masih dikelola secara konvensional dan kedepannya akan dibuatkan pengelolaan yang lebih mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesional. 

Hal ini akan diawali dengan pembentukan badan atau lembaga yang mengelola Pantai Kuta secara profesional. 

Setelah itu, akan dibentuk pararam yang saat ini sedang dibahas dan belum diputuskan. 

Pararem itu nantinya akan diiringi dengan pembuatan SOP bagi para pedagang, pelancong, dan lain sebagainya. (yun)