Berita Bali

Satgas Sasar Kampung WNA Eksklusif, Wagub Bali Sesalkan Bule Ambil Lahan Kerja Warga

Cok Ace mengatakan, keberadaan WNA di Ubud yang membuat wilayah eksklusif tersebut akan menjadi sasaran prioritas dari Satgas Pariwisata.

Istimewa
Wagub Cok Ace (kiri)- Satgas Sasar Kampung WNA Eksklusif, Wagub Bali Sesalkan Bule Ambil Lahan Kerja Warga 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Mengenai adanya kampung eksklusif atau kampung internasional di Ubud, yang disebutkan Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau lebih akrab disapa Cok Ace, beberapa waktu lalu, Cok Ace mengatakan, dulu kita senang Ubud disebut kampung internasional atau kampung turis.

“Kita dari dulu memang senang Ubud disebut kampung internasional, kampung turis, di mana pada waktu itu wisatawan betul-betul memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat Ubud, Bali pada umumnya. Akhir-akhir ini berkembang kelompok wisatawan, tapi saya tidak mengatakan semua, yang justru ada yang mengambil alih lahan-lahan kerja masyarakat kita,” kata Wagub Bali Cok Ace, di sela menghadiri pembukaan Living World Denpasar Jalan Gatot Subroto, Jumat 24 Maret 2023.

Menurut Cok Ace, lahan-lahan itu, yakni di mana mereka atau sekelompok wisatawan ini membuka usaha, mereka menyewakan motor dan lain sebagainya.

“Itu yang kita tidak terima. Bukan soal kampung negara apa, bagi kami asalkan mereka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kita senang. Tapi ini sekarang mengarah kepada pelanggaran izin usaha, pelanggaran izin tinggal, kemudian etika di jalan. Bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Itu yang kita tertibkan,” imbuhnya.

Baca juga: Muncul Dugaan WNA Sengaja Buat Ulah Agar Bisa Dideportasi Gratis, Ini Tanggapan BTB

Beberapa jenis usaha yang merupakan domain masyarakat lokal ini, kata Cok Ace, sudah dikerjakan oleh bule (ambil alih dengan bekerja di domain itu).

Dan pastinya akan ada tindakan-tindakan tegas sesuai pelanggaran-pelanggarannya yang telah diatur undang-undang.

Sebelumnya, Wagub Bali Cok Ace menyebutkan, ada warga negara asing (WNA) dari sebuah negara yang telah membuat wilayah eksklusif atau "kampung" bagi mereka sendiri di Ubud, Gianyar.

"Di Ubud, ada suatu WNA bahkan orang menyebut 'kampung negara tertentu' karena dia eksklusif, tertutup, antara mereka sana dan tidak tahu apa yang terjadi dalam tembok lingkungan yang mereka bangun," ucapnya dalam program The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU) yang digelar secara daring, Senin 20 Maret 2023 lalu.

Cok Ace mengatakan, keberadaan WNA di Ubud yang membuat wilayah eksklusif tersebut akan menjadi sasaran prioritas dari Satgas Pariwisata.

Para WNA itu bakal mendapatkan pembinaan dari petugas. Bahkan, apabila ditemukan pelanggaran hukum, petugas akan mendeportasi.

"Ini juga menjadi prioritas kami untuk menertibkan WNA yang ada di Ubud, Sanur. Penertiban menyangkut masalah pembinaan, tindakan hukum apabila ada pelanggaran pidana bahkan deportasi," imbuhnya.

Cok Ace menegaskan, Pemprov Bali telah membentuk Satgas Pariwisata dari berbagai instansi, seperti Polda Bali, Kemenkumham Bali, Satpol PP, dan aparat Desa Adat untuk menertibkan WNA nakal.

Satgas ini akan beroperasi di tiga wilayah obyek wisata, yakni Sanur (Denpasar), Ubud (Gianyar), dan Nusa Penida (Klungkung).

Satgas bertugas menertibkan para WNA yang melanggar lalu lintas, menyalahi izin tinggal alias bekerja secara ilegal, dan tinggal melebihi batas waktu atau overstay.

Wagub Bali mengatakan, Satgas Pariwisata ini dibentuk karena keberadaan WNA di Bali mulai menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya warga Bali beberapa waktu belakangan.

Ulah para turis asing ini pun beragam, mulai dari melanggar tata tertib lalu lintas, membuat keributan hingga berujung berkelahi, baik sesama WNA maupun dengan masyarakat lokal.

“Di samping itu beberapa hal juga mereka lakukan konflik dengan masyarakat, konflik dengan polisi bahkan konflik sesama wisatawan. Beberapa hari lalu wisman mereka berantem dengan temannya sendiri," imbuhnya.

Lanjut Cok Ace, para WNA ini juga ada yang bekerja secara ilegal dengan membuka usaha kecil-kecilan di Bali.

Aktivitas mereka ini sangat berdampak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali.

"Banyak di antara mereka ke Bali buka usaha kecil-kecil, buka spa, buka latihan naik sepeda motor dan biro jasa lainnya. Ini tentu sangat meresahkan, terutama saudara kita yang bergerak di bidang UMKM. Mereka bersaing langsung dengan WNA secara langsung pekerjaan yang kami tekuni di Bali," kata Cok Ace.

Sementara itu, Bali Tourism Board (BTB) sudah memprediksi banyak WNA yang berulah di Bali, saat Nyepi.

Kondisi tersebut dirasakannya setelah melihat banyak WNA yang melakukan hal-hal yang tidak etis sebelum Nyepi.

“Bukan hanya saat Nyepi saja, menjelang Nyepi banyak banget wisatawan asing atau bule yang viral di media sosial dan sebagainya. Saya sendiri secara pribadi sudah prediksi ‘waduh ini Nyepi pasti bakalan banyak hal-hal pelanggaran yang dilakukan orang-orang asing’, baik sengaja maupun tidak disengaja,” kata Ketua BTB, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Jumat 24 Maret 2023.

Gus Agung mengatakan, selama ini Bali sangat membutuhkan wisatawan mancanegara sehingga tidak akan berani keras dengan orang asing.

Namun menurutnya sudah saatnya kedepannya, Bali harus buat sesuatu, misalnya ‘do and doesn’t’ apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan di Bali.

BTB pun sudah membuatkan do and don’t untuk pemerintah, utamanya untuk Gubernur Bali.

Namun karena ada kasus kemarin, jadi masih ada yang kurang sinkron, apakah boleh orang asing menyewa motor itu belum deal, sehingga kesepakatan do and don’t ditunda dulu.

“Sebenarnya harus segera disosialisasikan. Kalau mau datang ke Bali, ya harus taat seperti ini, dan sanksi-sanksinya harus kita sebutkan dengan bahasa simpel. Sudah siap sebenarnya. Nanti ini yang akan kita sebarkan ke restoran, ke jalan-jalan, airport, dan lain-lain. Wisatawan itu belum clear. Kita tahunya itu dia sengaja atau tidak sengaja. Bagaimana kita bisa bilang dia sengaja, kalau kita sendiri belum menyosialisasikan. Ini harus segera di-approve,” imbuhnya.

Wisman yang datang ke Bali ada yang tidak melewati agent, serta menjamurnya wisman yang menginap di vila-vila.

Sementara jika wisman tersebut menginap di hotel sudah pasti dijaga oleh security hotel. Ia juga membandingkan dulu tidak ada wisman yang berulah di Bali karena tidak gampang menyewa kendaraan.

Private villa juga belum ada. Terkait isu bahwa wisman sengaja berbuat onar agar bisa dideportasi dan pulang ke negaranya dengan gratis, Gus Agung mengatakan, deportasi itu tanggungan wakil negara, dubes dan konsulat.

Sehingga kedepannya harus ada hal-hal yang mengatur, misalnya asuransinya harus sesuai expand, harus ada garansi uang balik, jadi tiket baliknya wisman punya.

Bali baru recovery dari Covid-19, jadi ia meminta semua pihak harus wise dan melihat dengan jernih.

Bali butuh wisatawannya, bukan pekerjanya, intinya begitu.

Apalagi sampai mengambil porsi orang lain begitu. Semua pihak harus menjaga destinasi Bali ini. (zae/sar)

Ny Putri Koster: Hormati Pecalang

TERKAIT fenomena warga negara asing (WNA) yang kedapatan berkeliaran saat hari Nyepi, juga adanya sejumlah warga yang membuka paksa portal Taman Nasional Bali Barat (TNBB) di Sumberklampok Buleleng untuk berwisata saat Nyepi, Rabu 22 Maret 2023, pukul 10.00 Wita, Ny Putri Suastini Koster meminta agar semua pihak menghormati pecalang.

“Kalau ada warga kita atau WNA yang keluar, pecalang itu harus dihormati. Karena beliau-beliau (pecalang) itu bertugas menjaga situasi kamtibmas saat Nyepi,” kata Putri Koster saat ditemui Tribun Bali dalam acara pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Kantor Kesbangpol Bali, di Denpasar, Jumat 24 Maret 2023.

Putri Koster mengatakan, dengan menghormati aparat keamanan dan mengikuti aturan yang berlaku, menunjukkan sikap warga negara yang baik. Istri Gubernur Bali Wayan Koster itu mengatakan, sudah seharusnya masyarakat mengikuti aturan yang berlaku di daerahnya seperti peribahasa “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

“Itu ada aturan di daerah itu, berlaku di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung,” ungkap Putri Koster.

Di sisi lain, Putri Koster juga mengingatkan kepada para personel pengamanan, hendaknya melakukan peneguran hanya melalui pimpinan terkait.

Pasalnya, jika peneguran dilakukan melalui banyak orang dan serentak, dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan.

“Jadi aparat juga harus komandannya satu, komandannya itu yang bicara. Yang lainnya diam dengan tertib. Jangan dikerubungi. Nanti berpotensi chaos,” ujarnya.

Terkait tindakan terhadap masyarakat yang berkeliaran saat Nyepi, Ketua Dekranasda Bali itu mengatakan, tindakan kepada masyarakat yang melanggar aturan tetap dilakukan.

“Tetapi kalau yang terjadi sekarang, ya kita tangani menurut aturan yang berlaku. Kita tidak melihat warga negara apa. Sama saja perlakuannya,” kata Putri Koster. (mah)

Kumpulan Artikel Bali

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved