Rumah Murah Subsidi Masih Rp 168 Jutaan, REI Bali Harapkan Pemerintah Segera Sesuaikan Harga

TRIBUN-BALI.COM - FLPP atau yang lebih dikenal dengan rumah subsidi (rumah murah), nampaknya masih menjadi topik hangat pembicaraan. 

Khususnya bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Apalagi rumah subsidi ini di Bali, tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

MBR sendiri, masuk dalam klasifikasi masyarakat dengan penghasilan Rp 4 juta ke bawah. 

Yang notabene selama ini memang kesulitan untuk membeli rumah, mengingat tanah di Bali dengan harga yang fantastis. 

Baca juga: TRAGIS! Baru Satu Jam Sampai Rumah, Pemudik di Tegal Tewas Tertusuk, Kakak: Yang Diincar Itu Saya

Baca juga: VIRAL! Pria di India Pulang ke Rumah Usai Dinyatakan Meninggal Dunia Akibat Covid-19 di Tahun 2021

FLPP sendiri, menjadi dambaan banyak pekerja dengan gaji yang tergolong rendah.

Sebab mendapatkan bantuan subsidi bunga dari pemerintah, kemudian bunga cicilan KPR hingga lunas tetap tidak berubah.

Tentu saja, ini memudahkan MBR untuk memiliki hunian atau rumah sendiri yang layak huni.

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Bali, Gede Suardita, menyebutkan sudah 2 tahun harga rumah subsidi di Bali tidak naik alias stagnan.

Berawal dari pandemi Covid-19, harga rumah FLPP juga tidak dinaikkan.

Sehingga tahun 2023 harga rumah murah ini masih Rp 168 jutaan saja.

"Kami sudah ajukan agar harga rumah subsidi diubah Kementerian PUPR.  Tapi nampaknya belum ada realisasi apa-apa. Sudah dijanjikan naik, tapi belum ada. Padahal seharusnya naik sekitar 5-7 persen per tahun," sebutnya. 

Secara nasional, kata dia, FLPP tahun 2023 kuotanya 200.000 unit naik menjadi 230.000 unit.

Di mana anggaran sebelumnya Rp 23 triliun menjadi Rp 25 triliun untuk seluruh Indonesia.

"Bertambah anggaran dan kuota ini, kami apresiasi cuma yang agak miris harga FLPP sudah 4 tahun tidak naik. Berbanding terbalik dengan kenaikan bahan baku dan harga tanah. Kemarin harga okelah pas Covid-19, tapi sekarang kan sudah membaik. Makanya FLPP ini nampaknya sudah tidak menarik lagi bagi pengembang," sebutnya.

Sementara khusus untuk Bali, tahun 2022 terserap 3.000an unit, untuk 5 kabupaten seperti Tabanan, Negara, Buleleng, Karangasem, Bangli.

"FLPP tidak ada di Gianyar, Denpasar, dan Badung, karena harga tanah tidak menjangkau," tegasnya. 

Gede menjelaskan, bahwa tahun ini rekan-rekan pengembang REI Bali masih berusaha menghabiskan stok lama. 

"Tapi kalau harga lama (FLPP) masih sama, mungkin lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh para pengembang," sebutnya.

Gede menjelaskan bahwa backlog atau kebutuhan rumah di Bali masih cukup tinggi, yakni sekitar 15.000 unit sebab kebutuhan rumah oleh MBR masih di atas 70 persen.

Ia berharap harga FLPP tahun 2023 ini bisa naik menjadi minimal Rp 200 juta.

"Angsurannya tidak banyak kok, kalau Rp 168 jutaan hanya Rp 1 juta per bulan, estimasi saya kalau Rp 200 jutaan ya Rp 1,1 jutaan per bulan," sebut Gede menghitung.

Tahun ini target 4.000-5.000 rumah subsidi di Bali.

Untuk seluruh Bali, rumah subsidi paling besar porsinya berada di Buleleng dengan persentase 30-40 persen.

Setelah itu Tabanan dan tersebar sisanya. Karena wilayah paling besar di Bali dan masyarakat paling besar berada di Buleleng. (*)