DPRD Jembrana Minta Eksekutif Prioritaskan Titik Abrasi Parah yang Perlu Penanganan Segera

NEGARA, TRIBUN-BALI.COM - Komisi III DPRD Jembrana juga menyoroti soal parahnya abrasi pantai di beberapa wilayah di Jembrana, Bali.

Sebab, beberapa titik pantai seperti di wilayah Pantai Pebuahan dan Pantai Cupel, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali, terpantau mengalami abrasi parah.

Pihak pemerintah daerah diminta untuk terus mengawal dan mengusulkan titik-titik yang lebih utama atau urgen ditangani.

Untuk diketahui, sebelumnya warga Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru juga sempat memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah bahwa tak akan berpartisipasi pada Pemilu 2024 jika abrasi tak segera ditangani.

Sebab, Pantai Pebuahan sendiri sudah dijanjikan dilakukan perbaikan sejak beberapa tahun lalu.

"Sejatinya kita sudah berjuang bersama termasuk dari DPR RI juga. Tapi, sifatnya hanya bisa mengusulkan karena itu kewenangan pusat dalam hal ini dari Balai terkait," kata Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa saat dikonfirmasi belum lama ini. 

Menurutnya, pihaknya telah sempat turun langsuh ke salah satu lokasi abrasi terparah di Jembrana yakni Pantai Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali.

Namun, kemungkinan tahun ini Jembrana tak kebagian perbaikan mengingat sudah dibangun revitmen di beberapa lokasi tahun lalu.

"Kami harap tahun depan bisa terlaksana (penanganan abrasi). Yang jelas kami sudah turun. Mungkin penanggulan abrasi ini dimulai dari sisi barat dulu seperti di Gilimanuk dan sisi timur seperti Selabih," tegas wakil rakyat Dapil Kecamatan Negara ini.

"Kami harap kedepannya bisa menyasar wikayag lainnya terutama yang parah seperti Pebuahan, Cupel dan lainnya. Astungkara bisa bertahap karena pembangunan revitmen ini dilaksanajan di seluruh Bali. Dan kami tekankan agar pemerintah daerah bisa mengawalnya," tegasnya lagi. 

Baca juga: Gempuran Abrasi di Pantai Pebuahan Jembrana Semakin Parah, Warga Swadaya Buat Tanggul

Dia menekankan, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPRPKP agar lebih memprioritaskan titik-titik mana yang lebih urgen atau kerusakannya lebih parah seperti Pebuahan dan Cupel.

Bahkan keluhan ini juga berlaku sama dengan wilayah lain yang memiliki pantai. 

"Kami sudah sampaikan dan tekankan ke eksekutif agar lebih memprioritaskan titik mana yang lebih utama," tandasnya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPRKP Jembrana, I Wayan Sudiarta mengatakan hal senada.

Secara administrasi, pihaknya sudah nengusulkan penanganan abrasi melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida pada tahun 2021 lalu.

Usulan kembali dipertegas kembali pada 2022 ke pemerintah pusat.

"Dari kajian, usulan penanganan abrasi memiliki panjang sekitar dua kilometer. Kurang lebih anggarannya Rp100 Miliar. Itu kewenangan pusat dan membutuhkan anggaran dengan nilai sangat besar," kata Sudiarta. 

Menurutnya, selain anggarannya besar, kondisi arusnya begitu kuat.

Sehingga harus ada perencanaan yang matang seperti kontruksi atau struktur bangunan harus kuat agar penanganan abrasi bisa maksimal.

Penanganan abrasi di wilayah Pebuahan tersebut tidak bisa dilakukan dengan bertahap, melainkan harus diselesaikan sekalian.

Apalagi, di wilayah tersebut juga merupakan tanah labil. 

"Jika sebagian, dihantam lagi dengan ombak yang kuat akan percuma. Makanya tidak berani bertahap, sekali dibangun harus selesai," tegasnya.

Disinggung mengenai penanganan abrasi dengan tanggul darurat, Sudiarta menegaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali dilakukan pengerukan menggunakan alat berat, namun karena arus yang kuat tidak sanggup menahan ombak. 

Contohnya pada tahun 2017 lalu pemerintag sudah sempat melakukan uji coba pembuatan tanggul darurat sepanjang 80 meter namun tetap hancur dihantam ombak.

Sehingga dengan cerminan hal tersebut harus diusulkan ke pemerintah pusat agar bisa diselesaikan sekalian. 

"Tapi mami pemerintah daerah tetap memfasilitasi agar segera dilakukan pembangunan senderan dengan hasil akan diprioritaskan pada tahun 2024. Tapi ini kembali ke kewenangan pusat," tandasnya.

(*)