Banyak Guide Ilegal Masuk Bali, Himpunan Pramuwisata Indonesia Ngadu ke Satpol PP

Dia mengatakan, hal tersebut sudah sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2020 dan Pergub No 28 terkait tata kelola kepariwisataan Bali dan ketika industri pariwisata yang sudah berlisensi wajib menjadi anggota asosiasi.

Inilah yang harus didorong agar Perda itu bisa terimplementasikan dengan baik di lapangan.

“Iya tentu. Makanya tidak hanya guide, justru web-web yang ilegal kita banyak itu. Makanya tugas pemerintah dan instansi terkait untuk bisa mencari itu. Kami pun dari anggota juga menyampaikan, jika ada web-web yang mencurigakan kita laporkan saja sehingga tidak terjadi permasalahan lagi. Justru kita kan mau tata kelola pariwisata baik,” ujarnya.

Dalam Perda kepariwisataan tersebut memang penegakannya pada Satpol PP, namun jika ada hal lain seperti WNA yang berbuat onar, maka tugas Imigrasi dan Disnaker yang menilai apakah ilegal atau tidak.

“Ini yang harus kita besarkan sehingga instansi terkait seperti Imigrasi dan Disnaker, perizinan, kepolisian ini harus benar-benar bersatu menanggulangi hal seperti ini. Dan kami di ASITA hanya bisa mendorong karena tidak memiliki kapasitas lebih,” katanya. (sar)

Ketua PUTRI Sambut Baik

KETUA DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Nyoman Nuarta meminta seluruh objek wisata yang ada di Bali terdaftar di Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali.

Ketua PUTRI Bali, I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha mengatakan, asosiasinya bersama dengan asosiasi pariwisata lain seperti HPI dan ASITA memang sama-sama bernaung di bawah Bali Tourism Board.

“Memang sangat membutuhkan satu sama lain dan sangat saling mendukung karena kita itu saling terikat simbiosis mutualisme dan juga harus saling menjaga tanggungjawab kita untuk kemajuan pariwisata. Memang kita tidak bisa putus kerjasama dengan asosiasi terkait,” jelasnya, Rabu 3 Mei 2023.

Menurutnya, dengan keberadaan guide ilegal ini di Bali harus dicari jalan tengahnya.

Ia pun menegaskan agar yang paling harus ditindak agar jangan sampai tour guide itu adalah seorang WNA.

Namun misalnya dianggap guide tersebut bekerja secara freelance atau liar dan guide yang belum bernaung di HPI dan itu adalah suatu hal yang belum ditertibkan, menurutnya, tinggal ditertibkan dan dibuatkan wadah.

“Yang dianggap guide liar kategorinya apa? Apakah karena tidak bergabung dengan HPI, ya suruh bergabung. Jadi HPI jemput bola. Tentunya seorang guide memiliki standar setidaknya bisa menjelaskan, misalnya, mother of temple itu apa. Karena kalau guide asal-asalan interpretasi sehingga dibawa ke negara wisatawan, itu kacau,” imbuhnya.

Seorang tour guide itu juga harus bisa menerangkan tentang budaya, agama, seni di Bali.

Jangan sampai seorang tour guide itu tidak mengerti bagaimana menjelaskan terkait kebudayaan Bali.