Jika Jadi Presiden 2024, Anies akan Stop Program Buruk Jokowi: Kritik Program Mobil Listrik, IKN?

Dalam Pidatonya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat mengkritik program subsidi mobil listrik yang dijalankan pemerintah. 

Bacapres dari Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat dan PKS) ini menyebut para pemilik mobil listrik adalah golongan yang tidak berhak mendapatkan subsidi.

"Soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies pada Minggu 7 Mei 2023 dilansir Tribun-Bali.com dari TribunJakarta.com.

Lagi pula, kata Anies, penggunaan kendaraan listrik akan lebih baik jika berfokus pada kendaraan umum berbasis listrik.

"Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," ucapnya.

"Emisi perkilometer perkapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," imbuhnya.

Selain itu dengan pengalaman Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, kendaraan pribadi listrik justru menambah kemacetan lantaran tidak menggantikan mobil berbasis bahan bakar fosil.

"Kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," kata dia.

Kritik Adanya Intervensi Pemerintah soal Pencapresan

Kemudian, Anies meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan intervensi soal pencapresan di Pemilu 2024.

Mantan Menteri Pendidikan meminta Presiden Jokowi bersikap netral.

“Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record."

“Jadi tidak perlu ada intervensi,” kata Anies Baswedan.

Anies juga menyindir pihak yang takut kehilangan kekuasaannya, lantaran Pilpres 2024 bukanlah hal yang baru.

“Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak juga berpindah, (kekuasaan) ini ada pada saudara semua rakyat Indonesia."