Inflasi di Bali Ditarget Turun 2 Hingga 4 Persen pada Akhir Tahun 2023

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Angka inflasi Bali pada awal 2023 lalu mencapai hingga 5,46 persen.

Tentu saja, hal ini perlu ditindaklanjuti oleh seluruh stake holder yang berwenang.

Karena itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mentargetkan inflasi di akhir tahun ini di kisaran dua hingga empat persen.

Hal itu ia sampaikan pada peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Balinusra pada Rabu 17 Mei 2023 di gedung kesenian Ketut Maria, Tabanan, Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, bahwa pentingnya rapat koordinasi rutin yang hampir setiap minggu dilakukan, yang dipimpin langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya.

Upaya ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan Bank Indonesia, tetapi juga tanggung jawab kepala daerah.

“Provinsi Bali dapat mencapai indeks ketahanan pangan tertinggi di Indonesia, termasuk Kota Denpasar yang menjadi yang tertinggi di antara semua kota di Indonesia. Karena itu diakhir tahun ini ditargetkan inflasi di rentang dua hingga empat persen," paparnya.

Baca juga: Inflasi April 2023 di Bali Terus Melandai

Koster menegaskan, bahwa untuk menuju Bali era baru, di akhir 2023 yakni dengan inflasi menurun menjadi 2 hingga 4 persen.

Maka, perlu dilakukan upaya pemantauan harga pokok dan ketersediaan bahan pangan.

Memaksimalkan aplikasi Sigapura yang kini telah diperkaya oleh fitur warning sistem, aplikasi monitoring arus barang keluar masuk Bali.

Kemudian, memperkuat kerjasama antar daerah untuk mengurangi disparitas harga.

Melakukan operasi pasar, dan optimalisasi APBD.

Sekaligus meningkatkan kebutuhan pangan dengan memanfaatkan aset tanah yang belum terpakai dengan menanam yang organik.

“Penguatan kelembagaan BUMD Provinsi dan daerah, kemudian membangun pasar induk untuk pengelolaan lebih baik,” bebernya.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

Destry Damayanti menyatakan, bahwa inflasi merupakan permasalahan mendasar yang memberikan dampak luar biasa pada masyarakat.

Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian, lembaga, dan Bank Indonesia harus terus ditingkatkan dengan bantuan teknologi dan inovasi.

Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam mengatasi inflasi, termasuk pengembangan sistem yang mencakup logistik dan pendirian pasar induk berbasis digital.

“Kami rasa ini menjadi terobosan yang baik dalam mengatasi inflasi di pusat, khususnya di Provinsi Bali,” katanya.

Bank Indonesia, sambungnya, juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan menjalin sinergi dengan pemerintah dan lembaga lainnya.

Mereka yakin bahwa indeks harga konsumen atau inflasi pada akhir tahun 2023 akan mencapai target utama yaitu 3 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni mengaku, bahwa pergerakan tim pengendalian inflasi pangan di Bali, menunjukkan komitmen bersama dalam penanganan inflasi.

Inflasi harus ditangani secara kolektif oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah.

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri secara rutin memimpin rapat koordinasi inflasi setiap minggu, dengan tujuan menjaga inflasi tetap terkendali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya pengendalian inflasi di Balinusra menjadi inspirasi bagi daerah lain.

“Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilakukan tim pengendalian inflasi pangan di wilayah tersebut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan inflasi,” ucapnya. (ang).