Dikatakan Subsidi Dari Pemerintah ke Universitas Negeri Kurang, Ini Tanggapan DPRD Bali Komisi 4 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta angkat bicara terkait jalur tes mandiri yang tetap diadakan di Universitas Udayana (Unud) tahun 2023 ini.

Padahal jalur mandiri yang memungut Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) ini sedang tersangkut kasus korupsi yang melibatkan Rektor Unud.

Jalur Mandiri tetap dibuka dengan alasan bantuan subsidi dari pemerintah masih kurang ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 

“Jalur mandiri tetap ada cuma persoalannya kalau ada yang namanya bantuan yang bersifat tidak mengikat itu harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk kepentingan Universitas, lembaga yang ada. Itu saja intinya jangan sampai diselewengkan,” jelasnya. 

Ditanya mengenai berapa subsidi pemerintah untuk PTN, Budiarta mengaku tidak mengetahui pasti jumlahnya karena sifat pemberian bantuan subsidi tersebut vertikal.

Baca juga: CATAT! SPI Masih Diberlakukan di Unud Tahun Ini, Subsidi Dari Pemerintah Masih Kurang

Sehingga pihaknya di DPRD daerah tidak paham karena bantuan bersifat vertikal dan bantuan diurus oleh pemerintah pusat langsung. 

“Kalau sekolah-sekolah yang kewenangannya sesuai dengan daerah kita di Provinsi SMA dan SMK jadi untuk universitas kita tidak tahu besaran subsidinya karena dhitung di pusat bersama DPR Pusat,” imbuhnya. 

Ia juga mengatakan jika memang ada persoalan yang masih menyangkut anggaran di Universitas, pihaknya hanya bisa berkoordinasi dengan DPR RI terkait pemberian subsidi ke PTN. 

“Ke DPRD dan ke komisi yang membidangi kalau memungkinkan dan ada koordinasi dari Universitas kita akan coba lakukan itu. Lewat DPR RI,” tutupnya.

(*)