Formasi PPPK Guru di Jembrana Nihil Tahun Ini, Dewan Berjuang di Tenaga Guru Khusus ke Pemprov

TRIBUN-BALI.COM - Komisi I DPRD Jembrana, akhirnya memanggil instansi terkait yakni BKPSDM dan Disdikpora untuk membahas soal perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

Hasilnya, Pemkab Jembrana memastikan tidak melakukan perekrutan terhadap PPPK guru.

Yang diprioritaskan untuk direkrut hanya PPPK kesehatan dan teknis.

Pemerintah daerah mengatakan alasannya karena keterbatasan anggaran.

Padahal di sisi lain, Jembrana saat ini kekurangan sedikitnya 538 orang guru ASN.

Baca juga: Kadistan Bali Ungkap Stok Beras Bali Ada 18 Ribu Ton, Masih Cukupi Kebutuhan dan Tak Perlu Impor

Baca juga: Sederet Pria yang Pernah Dekat dengan Rebecca Klopper Sebelum Kencani Fadly, Sempat Ada Skandal

"Setelah kita minta penjelasan ke instansi terkait, ternyata formasi tenaga PPPK Guru di Jembrana nihil tahun ini," kata Ketua Komisi I DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama saat dikonfirmasi, Selasa 23 Mei 2023.

Menurutnya, berdasarkan penjelasan dari pihak eksekutif, tak adanya usulan terhadap tenaga guru lantaran anggaran yang tidak sanggup untuk membayar upahnya nanti.

Sebab, tenaga PPPK tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Meskipun begitu, kata dia, dari hasil konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, kabupaten/kota dapat mengusulkan memenuhi kuota pemenuhan terhadap visi misi Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Salah satunya pemenuhan terhadap guru SD dan SMP khusus seperti guru bahasa Bali, seni budaya, agama hindu dan agama islam. Jumlahnya di Jembrana kurang lebih ada 46 orang.

"Untuk guru, masih dimaksimalkan menggunakan tenaga kontrak yang ada dan guru honor yang ada du masing-masing sekolah (SD dan SMP). Namun, kekurangan tak boleh lebih dari 1 persen," tegasnya.

Politikus PDIP Perjuangan ini menyebutkan, untuk tahun ini yang diprioritaskan adalah rekrutmen tenaga kesehatan dan teknis. Total ada 551 PPPK kesehatan dan 98 formasi PPPK teknis administrasi.

"Untuk sementara mari maksimalnya yang ada dulu. Nanti ketika sudah ada lampu hijau,terutama anggaran pasti akan diusulkan formasi ke pusat," tandasnya.

Sebelumnya, Kabupaten Jembrana tak mengusulkan formasi PPPK Guru tahun 2023 ini.

Padahal, dari hasil pemetaan, Gumi Makepung ini masih kekurangan sebanyak 538 orang guru ASN.

Tahun ini, Jembrana masih fokus dengan pengadaan atau rekrutmen tenaga kesehatan dan teknis.

Untuk rekrutmen PPPK Guru diberikan peluang tahun 2024 mendatang.

Menurut data yang diperoleh dari BKPSDM Jembrana, usulan pengadaan tenaga PPPK di Jembrana adalah untuk kesehatan dan teknis. Jumlahnya, tenaga kesehatan sebanyak 551 formasi dan tenaga teknis sebanyak 98 formasi.

Kepala BKPSDM Jembrana, Siluh Ketut Natalis Semaradani menjelaskan, dari hasil pemetaan analisis beban kerja dan analisa jabatan.

Jembrana masih terlalu banyak kekurangan tenaga teknis dan kesehatan ASN. Sedangkan, untuk tenaga PPPK Guru ditunda sementara karena keuangan daerah yang belum memungkinkan.

"Tahun ini kita usulkan untuk tenaga kesehatan dan teknis saja," kata Natalis Semaradani saat dikonfirmasi, belum lama ini.

Dia melanjutkan, total ada 649 formasi tenaga PPPK baik kesehatan dan teknis yang diusulkan tahun ini. Jumlah ini disebutkan sudah sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN di Jembrana.

"Kalau untuk formasi guru sebanyak 941 di 2021 lalu sudah tuntas. Tahun ini kita belum usulkan mengingat keuangan daerah saat ini belum memungkinkan," tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra mengatakan, untuk tahun 2023 ini Jembrana belum mengusulkan formasi tenaga PPPK guru. Sebab, kondisi keuangan daerah belum mampu membackup untuk pengadaan tersebut.

"Kita tidak ada usulan untuk 2023. Karena di Jembrana saat ini sedang fokus untuk tenaga teknis dan kesehatan," kata Anom Saputra saat dikonfirmasi belum lama ini.

Dia menyebutkan, sejatinya pihaknya sangat ingin mengusulkan formasi PPPK Guru. Namun, keuangan daerah masih belum mampu untuk pengadaan. Apalagi, jumlah kekurangan guru ASN di Jembrana saat ini mencapai 538 orang.

"Kita sangat ingin mengusulkan sebenarnya, tapi kembali ke kemampuan daerah. Karena tidak semua tanggungan menjadi beban pemerintah pusat, ada juga tanggungan oleh APBD kita di Jembrana," jelasnya.

"Meskipun tahun ini belum, kita diberikan peluang di 2024 mendatang. Saat ini dari hasil pemetaan kita masih kurang 538 orang guru ASN. Semoga di tahun depan kita mendapat prioritas itu," tandasnya. (*)