Lolos DPR RI Perlu Ongkos Sampai Rp 15 Miliar, Fahri Hamzah Sodorkan 3 Cara Atasi Mahalnya Politik

JAKARTA, TRIBUN-BALI.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menegaskan, pesta demokrasi itu permainan yang mahal, karena mengakomodasi keterlibatan publik secara lebih luas atau massif.

Jadi politik itu, tidak bisa diletakan hanya sebagai permainan segelintir elite saja, tapi politik adalah permainan semua orang.

"Dibutuhkan dana jumbo untuk membiayai seseorang dalam kontestasi politik. Untuk biaya seseorang mendapat kursi di DPR RI saja, butuh dana keseluruhan sebesar Rp 11,6 triliun," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (28/5).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam program acara Your Money Your Vote bertajuk 'Uang Haram di Pusaran Pemilu 2024', Sabtu (27/5).

Dikatakan Fahri Hamzah, ongkos minimal seorang calon Legislatif (Caleg) agar bisa duduk di Senayan mencapai miliaran rupiah, di mana kisarannya mulai dari Rp 5 miliar sampai Rp 15 miliar untuk DPR RI.

Menurut Fahri, biaya yang dikeluarkan sebesar itu sudah lazim dalam alam demokrasi saat ini, karena dana tersebut digunakan untuk membiayai logistik seperti pemberian bantuan dan sebagainya.

"Makanya, tak heran banyak orang kaya yang selalu terpilih menjadi anggota DPR RI, setiap Pemilu. Lantaran mereka punya kekuatan finansial. Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja dia (menang)," ujarnya.

"Enggak perlu ke Dapilnya, dia cuma kirim truk logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam. Dan orang ini di DPR RI nggak pernah berbicara, nggak pernah menyatakan pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini," lanjut Fahri.

Fahri memperkirakan kalau di Indonesia, orang tidak punya uang Rp 5 triliun, tak bisa nyapres.

Sebagai contoh, Fahri mengungkapkan ongkos yang diperlukan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) mencapai puluhan hingga ratusan miliar, tergantung besar kecil provinsi.

Oleh sebab itu tak heran, untuk pemilihan presiden (Pilpres), minimal seorang Capres butuh uang minimal sebesar Rp 5 triliun.

Dari mana uang sebanyak itu? Kata Fahri, kalau seorang Capres uangnya bukan uang pribadi, melainkan dikumpulkan dari berbagai donatur.

Meski di belakang nanti akan ada hubungan dengan power (kekuasaan) dan policy (kebijakan) yang akan dibuat oleh negara dan pemerintah.

Dengan model demokrasi begini, Fahri menyebut, pertarungan dalam memilih pemimpin itu bukan soal adu gagasan, tapi adu logistik.

Karena itu, lanjut dia, harus dipikirkan secara serius bagaimana caranya membiayai yang mahal di dalam demokrasi ini, supaya biaya mahal itu justru tidak menjadi sumber korupsi.