Ada Upaya Jodohkan Ganjar-Prabowo, Akan Ada Kejutan Sebelum Daftar ke KPU

Jokowi ingin memastikan putaran kedua hanya diikuti oleh Prabowo dan Ganjar dan tidak menghendaki Anies.

"Namun jika Anies masuk putaran kedua (ini tentu sangat tidak diharapkan dan tidak diinginkan) Jokowi ingin memastikan siapapun yang akan berhadapan dengan Anies (Prabowo atau Ganjar) agenda politiknya harus terus dilanjutkan," ucap Pangi.

Pada akhirnya Pangi mengakui semua masih menjadi misteri, apakah Ganjar dan Prabowo akan bertanding berkontestasi atau justru mereka adalah pasangan yang akan bersanding.

Namun, ia menduga Gerindra dan PDIP bakal berkoalisi mengusung pasangan Ganjar-Prabowo.

"Kalau 3 bulan ke depan, elektabilitas Prabowo dan Ganjar masih kompetitif, maka titik temu yang paling memungkinkan adalah menggabungkan Ganjar dan Prabowo dalam koalisi besar (grand coalition) PDIP-Gerindra.

Apabila deadlock, tidak ada jalan lain kecuali Jokowi menyatukan secara paksa.

Namun pada akhirnya akan ada 3 (tiga) poros apabila Prabowo dan Gerindra tetap ngotot maju sebagai Capres demi menyelamatkan dan memastikan mesin partai bergerak maksimal, bersatunya KIB dan KIR berpotensi membentuk embrio poros ketiga, dan ini juga patut kita syukuri dalam rangka menghindari polarisasi dan keterbelahan akibat dampak rematch Pilpres 2014-2019," tutup Pangi.

Sebelumnya, Jokowi sendiri yang mengatakan dirinya akan ikut cawe-cawe dalam Pilpres, dan tidak akan netral.

Namun, dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif. Cawe-cawe yang dimaksud, menurut Jokowi, tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5) sore.
"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” ucap Jokowi.

Jokowi menerangkan, Pilpres 2024 menjadi krusial karena Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," ujarnya.

Dia mencontohkan, negara semacam Korea Selatan adalah contoh terbaik.