Heboh, Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp 800 Miliar, Berikut Kronologi Lengkapnya
Heboh, Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp 800 Miliar, Berikut Kronologi Lengkapnya
Namun janji itu tak dipenuhi, Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan.
"Sekarang obligor yang utang BLBI pemerintah memberi sanksi, terus kalau pemerintah punya utang kepada pengusaha dan sudah ada perdamaian loh dari Departemen Keuangan sudah ada kesepakatan, bahwa akan dibayar 2 minggu, setelah saya menyetujui dikasih diskon, terus nggak dibayar," katanya.
Bertemu Kemenkeu hingga 'Dilempar' ke Kemenko Polhukam
Jusuf Hamka mengaku, selama 8 tahun ini sudah berusaha menagih utang ini ke Kementerian Keuangan.
Ia bahkan sudah mengadu ke sejumlah kementerian.
Jusuf mengaku telah bertemu dengan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Selain itu, Jusuf Hamka juga bertemu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Namun menurutnya, hasilnya nihil, ia merasa hanya diberikan janji saja.
Di sisi lain, Jusuf Hamka juga menyebut sudah menyurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu.
Namun hasilnya, ia dilempar ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Jusuf menuturkan, saat itu datanya harus diverifikasi ulang lagi.
"Dilempar ke Polhukam, sudah 3 tahun di Polhukam nggak ada berita apa apa juga, kita didiemin," katanya.
Kemenkeu Pelajari, Menko Polhukam Siap Bantu
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bicara soal utang pemerintah terhadap pengusaha jalan tol Jusuf Hamka. (Video Tim Humas Kemenko Polhukam)
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengaku belum mempelajari utang tersebut lebih jauh.
Sehingga, ia enggan berbicara secara lebih jauh terkait hal itu.
Mendagri Tito Instruksikan Aktifkan Siskamling, Jadi Pilar Aman dari Warga untuk Warga |
![]() |
---|
LESU Industri Logistik, Asosiasi Soroti Daya Beli Lemah & Efisiensi Belanja, Harapan ke Pemerintah |
![]() |
---|
Bali Sumbang Hampir Setengah Devisa Pariwisata Nasional, Koster Minta Insentif Bangun Infrastruktur |
![]() |
---|
Wacana Pembangunan Bandara Bali Utara Kembali Hangat, Sutjidra: Belum Dapat Informasi Resmi |
![]() |
---|
Pemerintah Kota Denpasar Fasilitasi Nelayan & Petani Jaminan Sosial, Apresiasi Juga Perbekel Lurah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.