Ada Petunjuk Setelah Periksa 25 Saksi, Kasus Dugaan Penyimpangan Anggaran SMKN 1 Klungkung

TRIBUN-BALI.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan SMK Negeri 1 Klungkung.

Penyidik masih melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah saksi. Saat ini sudah 25 saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan termasuk Kepala Sekolah SMKN 1 Klungkung, I Wayan Siarsana.

"Termasuk kepala sekolah telah kami minta keterangannya. Kami perdalam keterangannya," ujar Kasi Intel Kejari Klungkung, Triarta Kurniawan, Senin (19/6).

Ia mengatakan, penyidik sudah menemukan adanya indikasi perbuatan melanggar hukum khususnya untuk pengelolaan dana pendidikan di tahun 2020, 2021, dan 2022. Indikasi pelanggarannya terkait dobel anggaran.

"Dana pendidikan itu ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau uang komite. Penyidik menemukan indikasi adanya dobel anggaran. Misal kegiatan sudah dibiayai dengan BOS, dianggarkan lagi dari uang komite," ungkap Triarta.

Baca juga: Memburu Pemain Muda untuk Skuat Inti Bali United, Ada Luah Mahessa dan Nyoman Adi di Laga Uji Coba

Baca juga: Amphitheater Rp 2,2 Miliar di Pura Segara Batur, Bangun Panggung Terbuka untuk Wisata dan Keagamaan

Baca juga: Daya Tampung SMP di Jembrana Mencukupi, Disdikpora: Semua Sekolah Punya Kualitas Sama

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Klungkung, Putu Iskadi Kekeran mengatakan, penyidik masih perlu memperdalam lagi terkait unsur pidana yang menimbulkan kerugian negara atau hanya kesalahan administrasi.

"Kami berupaya percepat penyelidikan ini. Pasti kami informasikan, kalau kami sudah naikan kasus ini ke penyidikan. Kami terus secara maraton memeriksa saksi-saksi, bahkan terkadang lembur sampai malam untuk periksa saksi," jelas Kekeran.

Ia mengaku sudah meminta keterangan lebih dari 25 saksi terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan di SMKN 1 Klungkung. Pemeriksan masih akan dilakukan hingga beberapa hari kedepan.

"Hari ini (kemarin) kami periksa tiga orang. Termasuk memeriksa penyedia yang melakukan pembangunan fisik di SMKN 1 Klungkung. Jika sudah ada perkembangan, pasti akan kami buka sejelas-jelasnya," ungkap Kekeran.

Kepala Sekolah SMKN 1 Klungkung, I Wayan Siarsana mengatakan, selama ini pihak sekolah sudah berusaha transparan dalam pengelolaan anggaran. Setiap pembayaran sudah melalui sistem. Termasuk pembayaran SPP yang sudah ditransfer melalui bank.

"Semenjak saya jadi kepala sekolah, sistem semua sudah transparan. Tidak ada pembayaran di sekolah, SPP saja langsung pembayaran di bank," demikian kata Wayan Siarsana beberapa waktu lalu.

Atas laporan ini, ia mengaku bingung. Ia khawatir ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan nama sekolah yang saat ini ia pimpin. "Semua sudah transparan. Kesalahan kami dimana? kami tidak tahu. Saya sudah tekankan setiap transaksi harus melalui bank, tidak ada kes," jelasnya.

"Kalau memang ada kritik atau masukan apa pun terhadap sekolah, harusnya beri saya masukan. Kalau dikritik, saya kan bisa perbaiki diri kalau dirasa ada keliru dari saya. Ini tidak ada apa-apa, langsung ada laporan ke kejaksaan," sambung Siarsana. (mit)

Tak Berniat Buruk

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Klungkung, Putu Iskadi Kekeran menegaskan, pihaknya tidak memiliki niat buruk atas penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan di SMKN 1 Klungkung. Kejari Klungkung, kata dia, mengusut kasus ini atas kepentingan siswa dan pendidikan.

Kata Iskadi Kekeran, mutu sekolah dapat dilihat dari tata kelola anggaran. Sekolah baik jika pengelolaan anggarannya juga baik. "Saya sama sekali tidak ada buruk. Ini demi siswa dan pendidikan. Kalau pengelolaan anggaran tidak baik, tentu berpengaruh kepada kualitas di sekolah," demikian kata Kekeran. (mit)