Egianus Kogoya CS Ancam Akan Eksekusi Pilot SusiAir Hari Ini, Ini Kata Dewan Diplomatik Papua Barat

TRIBUN-BALI.COM – Egianus Kogoya CS Ancam Akan Eksekusi Pilot SusiAir Hari Ini, Ini Kata Dewan Diplomatik Papua Barat

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya belum lama ini kembali memberikan ancaman akan melukai sanderanya, pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens.

Dalam ancaman terbarunya, ia memberikan tenggat waktu hingga hari ini tanggal 1 Juli 2023.

Terkait ancaman itu, Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat, Akouboo Amatus Douw angkat biacara.

Menurut Akouboo, TPNPB OPM bakal menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa mereka berkomitmen untuk melindungi hukum kemanusiaan internasional.

“Mereka (TPNPB OPM) memiliki itikad baik pada kemanusiaan dan kebebasan.

Mereka memiliki kebijaksanaan yang baik dalam menghormati kehidupan masyarakat, menghormati semua makhluk di planet manusia sebagaimana telah mereka buktikan di tiga bulan pertama menjamin kehidupan Pilot,” kata Akouboo lewat keterangan tertulis, Jumat 30 Juni 2023.

Akouboo mengklaim, seluruh dunia akan melihat bahwa TPNPB OPM di bawah Egianus Kogoya mengukir sejarah bangsanya dan memiliki reputasi yang baik.

“Itu sebabnya dia sekarang mencari solusi, bukan untuk hal lain atau membunuh orang yang tidak bersalah,” kata Akouboo.

Pesan tersebut berbanding terbalik dengan ancaman yang pernah disampaikan Egianus Kogoya yang melakukan penyanderaan terhadap Kapten Philip.

Baca juga: Kapolda Papua Tawarkan Uang Tebusan pada KKB Agar Bebaskan Pilot SusiAir, Ini Kata Pengamat Militer

Ancaman tersebut berupa pesan video pada Jumat, 27 Mei 2023 lalu.

Dalam video tersebut, tampak Kapten Philip Mark Mehrtens diapit oleh Egianus Kogoya dan pasukannya.

Video tersebut dikirim oleh juru bicara TPNPB OPM Sebby Sambom.

“Militer Papua kasih dua bulan lagi untuk semua negara yang lain untuk bicara dengan Indonesia untuk Papua merdeka.

Kalau sudah dua bulan dan mereka tidak bicara dengan Papua, mereka akan tembak saya,” kata Philip Mark Mehrtens dalam video tersebut.

Masih dalam keterangan tertulisnya, Akouboo mengatakan, pilot Philip bukanlah musuh TPNPB OPM.

Bahkan, pasukan Indonesia sebenarnya juga bukan musuh mereka, musuh mereka yang sebenarnya adalah kolonialisme dan ilegalitas di tanah Papua.

“Dewan Diplomatik mengimbau Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk memberikan dukungan serius bagi pembebasan Pilot Philip Mark Mehrtens melalui mekanisme perdamaian internasional.”

“Kami juga menyarankan semua pihak yang menginginkan pembebasan Pilot Philip Mark Mehrtens, untuk meminta Selandia Baru dan Indonesia untuk bernegosiasi dengan TPNPB OPM melalui negosiasi yang dimediasi secara internasional,” sambung Akouboo.

Akouboo mengatakan secara khusus OPM memiliki dua tuntutan utama kepada Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins.

Kepada Presiden Jokowi, Akouboo meminta agar pemerintah Indonesia menarik personel militer dan membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan permintaan rakyat Papua Barat.

Permintaan itu yakni dilakukannya negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional tentang masa depan Papua Barat dan pembebasan pilot Susi Air.

Sama halnya dengan tuntutan kepada PM Selandia Baru, Akouboo meminta dia untuk mendengarkan permintaan OPM untuk negosiasi perdamaian yang dimediasi secara internasional.

Baca juga: KKB Beri Batas Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air hingga 1 Juli 2023, Ini Tanggapan Kapolda Papua

Ancaman Egianus Kogoya

Diketahui, Egianus Kogoya merupakan Panglima TPNPB KODAP III Derakma Ndugama.

Egianus berbicara dalam video setelah Philip Mark Mehrtens.

Ia mengancam negara-negara lain untuk memaksa Indonesia untuk mengakui kemerdekaan OPM.

Lebih lanjut, ia mengatakan apabila hal itu tidak dilakukan, maka mereka akan menembak pilot Philip Mark Mehrtens.

“Kalau dari negara tidak todong ke Indonesia terus Indonesia tidak mengaku, berarti dua bulan itu lewat, maka kami akan tembak pilot,” kata Egianus.

Banyak pihak menyebutkan bahwa tenggat waktu dua bulan itu akan jatuh pada 1 Juli 2023.

Tanggal 1 Juli merupakan hari yang kerap disebut sebagai hari jadi OPM.

Pada 1 Juli 1971, dua tokoh Papua Barat memproklamasikan kemerdekaan negaranya dari luar negeri.

Baca juga: Tim Gabungan Gerebek Markas KKB Papua, Barang Bukti Beberapa Senjata Api dan Bendera Diamankan

Kapolda Papua Berikan Sejumlah Tawaran pada Egianus Kogoya CS

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, berharap ancaman itu tidak akan dilakukan karena masih mengganggap Egianus Kogoya dan kelompoknya adalah orang-orang beragama.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, negosiasi penyelamatan pilot Susi Air masih terus dilakukan.

Negosiasi yang dilakukan adalah dengan memberikan tawaran-tawaran kepada Egianus Kogoya.

Salah satu yang ditawarkan kepada Egianus Kogoya cs adalah sejumlah uang.

Sebelumnya, Irjen Mathius Fakhiri mengaku siap memenuhi permintaan KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk memberikan uang tebusan demi pembebasan Phillip Mehrtens.

Namun, Mathius Fakhiri menegaskan tidak akan mengabulkan permintaan terkait senjata dan kemerdekaan.

"Tidak mungkin kami mengabulkan kedua permintaan itu namun untuk uang yang juga diminta akan disiapkan dan diserahkan kepada Egianus Kogoya asal sandera yang berkebangsaan Selandia Baru itu dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan," kata Mathius Fakhiri, Kamis (29/6/2023) dikutip dari Kompas.com.

Mathius Fakhiri mengatakan kini negosiasi masih terus dilakukan dengan melibatkan termasuk keluarga Egianus Kogoya.

Melalui negosiasi tersebut, Mathius Fakhiri berharap agar Philip Mahrtens dibebaskan.

Selain itu, kendati ada ancaman dari KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk menembak Mehrtens, Kapolda berharap agar hal itu tidak dilakukan.

"Kami berharap Egianus tidak melakukan ancamannya yakni menembak pilot Susi Air tanggal 1 Juli mendatang," pungkasnya.

Baca juga: Ancaman KKB Papua, Pihak ULMWP Sebut Hal Ini Sangat Bertentangan dengan Keyakinan dan Ajaran Papua

Pengamat Militer: Pemberian Uang Tebusan Membuat KKB Meningkatkan Tuntutannya

Terkait hal itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi memberikan penilaiannya.

Khairul Fahmi mengungkapkan akan adanya tuntutan baru jika ada pemberian uang tebusan kepada KKB pimpinan Egianus Kogoya terkait pembebasan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens.

Lebih lanjut, Khairul Fahmi menilai tuntutan baru ini akan terealisasi dalam rangka untuk mengetes keseriusan pemerintah dalam membebaskan Mehrtens.

"Saya kira, setelah ini kelompok bersenjata masih akan meresponnya dengan memperbarui tuntutan disertai peningkatan tekanan dan desakan kepada pemerintah Indonesia, maupun opini-opini negatif terhadap keseriusan pemerintah untuk membebaskan Phillip Mehrtens," kata Khairul saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat 30 Juni 2023.

Dia juga menilai bahwa pemberian uang tebusan kepada KKB seperti yang disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri adalah wujud batas maksimal dalam negosiasi yang telah dilakukan.

"Menurut saya, tawaran untuk memberi ruang tebusan sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Papua itu masih merupakan bagian dari negosiasi."

"Melalui tawaran yang disertai penolakan untuk mengakomodir tuntutan merdeka dan senjata itu, pemerintah melalui Kapolda telah menyampaikan dan menunjukkan ambang batas negosiasi," papar Khairul.

Kendati dianggap sudah menjadi ambang batas, Khairul menganggap pemberian uang tebusan belum sampai pada titik buntu atau deadlock.

"Jadi jika mengacu pada tenggat waktu yang sebelumnya mereka sampaikan, saya kira negosiasi belum akan sampai deadlock hingga eksekusi mati terhadap pilot Susi Air itu dilakukan, sebagaimana ancaman mereka," katanya.

Sehingga, Khairul menilai jika KKB hanya serta merta mengincar uang tebusan dalam konteks pembebasan Mertens, maka justru akan merugikan.

Hal itu lantaran akan berbanding terbalik dengan klaim KKB sebagai pejuang kemerdekaan.

"Bagaimana pun kelompok ini masih harus mempertimbangkan situasi keseluruhan, agar tidak sampai kontraproduktif terhadap kampanye dan operasi politik internasional mereka."

"Kecuali mereka memang benar-benar sekelompok bandit, bukan pejuang kemerdekaan sebagaimana klaim mereka selama ini," tuturnya.

Khairul pun menyarankan kepada pemerintah untuk terus menurunkan level tuntutan KKB terkait pembebasan Mehrtens.

Hal itu karena pemerintah tidak mungkin untuk mengakomodir seluruh tuntutan KKB agar mau membebaskan pilot kelahiran Selandia Baru tersebut.

"Lalu apa yang harus dilakukan? Meskipun ancaman ditingkatkan, menurut saya tidak mungkin bagi pemerintah untuk memenuhi semua tuntutan kelompok ini."

"Operasi dan kontra operasi psikologi masih akan dijalankan agar tuntutan diturunkan hingga level yang layak diakomodir," jelas Khairul.

Cara-cara yang selama ini digunakan pemerintah seperti dialog hingga operasi senyap antara TNI-Polri pun masih dapat dilakukan.

Khairul menjelaskan cara-cara tersebut masih perlu dilakukan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam negosiasi dengan KKB serta memperbesar peluang keberhasilan.

"Dialog dengan berbagai pihak termasuk kelompok-kelompok bersenjata lainnya juga akan terus berjalan utnuk memperkuat tekanan pada kelompok Egianus."

"Selain itu, langkah-langkah senyap dapat terus ditempuh TNI-Polri secara cermat dan terukur. Ini penting untuk memperkuat posisi pemerintah dalam negosiasi dan memperbesar peluang keberhasilan, jika operasi pembebasan bisa digelar, tanpa harus menunggu akhir negosiasi," tukasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Eksekusi Pilot Susi Air Dibatalkan? Ini Kata Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat,