Proyek Resort Membelah Krama Bugbug, Giliran Demo Kelompok Warga Pendukung Proyek

TRIBUN-BALI.COM - Kasus pembangunan proyek resort di Bukit Gumang, Karangasem memasuki babak baru. Kini muncul kelompok masyarakat yang mendukung proyek tersebut. Mereka menyampaikan aspirasi ke Kantor DPRD dan Bupati Karangasem, Jumat (7/7).

Kedatangan mereka sebagai tandingan aksi demo kelompok masyarakat yang menolak pembangunan resort di Bukit Gumang. Sebelumnya, ratusan krama Bugbug menggelar demo pembangunan resort berbintang di kawasan Bukit Gumang dengan berbagai alasan.

Kemarin masyarakat demo tandingan berkumpul di wantilan DPRD Karangasem. Mengenakan pakaian adat, mereka membentangkan banner dan spanduk bertulisan dukungan pembangunan resort. Mereka menyatakan proyek ini tidak melanggar kawasan suci Pura Gumang.

Bendesa Adat Bugbug, Nyoman Purwa Ngurah Arsana mengungkapkan, kedatangan warga ke DPR Karangasem untuk mengklarifikasi aksi demo warga sebelumnya. "Kami menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Tak sepatutnya bersangkutan bicara begitu, apalagi mantan kelian," kata Jro Purwa.

Ia mengklaim tak ada yang dilanggar dalam pembangunan resort. Lokasi pembangunan di luar kawasan hutan lindung. Jaraknya pun, kata dia, jauh dari pura. Lahan yang dipakai adalah milik Desa Adat Bugbug dan bersertifikat yang masuk kawasan pariwisata.

Baca juga: Layanan PDAM Badung Terganggu, Dirut Mintak Minta Permakluman dan Sebut Karena Banyak Bencana Alam

Baca juga: Debit Tukad Unda Meningkat!  Jembatan Penghubung Dusun Apet -Desa Tangkup Putus!

"Dia bilang katanya hutan lindung, katanya punya kehutanan. Semua itu bohong, tidak benar. Mana ada hutan lindung bersertifikat. Itu suatu bukti. Jadi objek lahan yang dibangun milik duwe pura. Bersertifikat dengan luas sekitar 22 hektare termasuk tanah yang disewakannya," kata Purwa.

Ia mengatakan, lokasi yang dibangun resort adalah kawasan pariwisata dengan akses masuk dari Candidasa bukan dari Shang Hyang Ambu. "Dari Yeh Malet menuju Seraya, sepanjang pesisir pantainya masuk kawasan pariwisata," kata pria yang juga menjabat sebagai anggota dewan di DPRD Bali ini.

Purwa menjelaskan, sesuai perjanjian dengan investor, 70 persen pegawainya dari Bugbug. Selain itu, pembangunan resort juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem. "Tiga bulan sebelum beroperasi, pegawainya akan dididik sampai sesuai dengan skill," kata dia.

"Sekarang masih proses pembangunan dan kemungkinan bulan Juli 2024 akan beroperasi. Sumber daya manusia 70 persen akan diambil dari krama Bugbug. Seharusnya kami berterima kasih," sambung Jro Purwa.

Dalam menyikapi masalah ini, dewan juga akan membentuk panitia khusus (pansus). Masalah ini penting karena investor sudah membangun resort dengan realisasi proyek hampir mencapai 50 persen

Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Made Juwita mengatakan, penyelesaian kasus ini harus melibatkan banyak pihak agar tak ada yang dirugikan. Ia tegaskan, pada prinsipnya investasi tak ada artinya jika masyarakat ribut-ribut. (ful)

Dewan Janji Tak Berpihak

Wakil Ketua 1 DPRD Karangasem, Nengah Sumardi mengungkapkan, dewan berjanji akan objektif dalam mencerna permasalah pembangunan resort ini. Hasilnya belum bisa dipastikan karena harus melewati pembahasan. "Kami selaku lembaga aspirasi akan menampung sesuai dokumen," demikian ungkap Sumardi.

Kata dia, masing-masing komisi akan menindaklanjuti termasuk fraksi. Ia pastikan tak akan berpihak pada satu kelompok masyarakat. Sumadi komitmen akan berada di posisi netralitas. "Arahnya kemana tunggu nanti, yang jelas penyerapan aspirasi dua pihak sudah ditampung. Posisi lembaga DPRD ada di tengah-tengah," ujar Sumardi. (ful)